Deklarasi KAMI: Antara Gerakan Moral dan Tudingan Barisan Sakit Hati
PerbesarSejumlah tokoh nasional menggelar deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Selasa (18/8). Sejumlah nama besar terlibat dalam acara itu, sebut saja Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Said Didu, hingga Refly Harun.
Dalam sambutannya, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyinggung soal senjata biologis pemusnah massal. Awalnya, Gatot mengenang pernyataannya 3 tahun lalu. Saat itu, ia sempat mengingatkan soal ancaman senjata biologis massal.
"Tiga tahun lalu, 24 Oktober 2017, sesaat setelah pembukaan konferensi internasional, The Table Top Exercise untuk Global Head Security, saat itu saya bilang, kita patut mewaspadai adanya ancaman senjata biologis massal dan diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemi," kata Gatot di lokasi, Selasa (18/8).
Gatot melanjutkan, saat ini, Indonesia tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19.
"Saya tidak menyatakan pernyataan saya tiga tahun lalu itu sepenuhnya tepat adanya. Tapi sekali lagi, hari-hari ini kita telah dan sedang menghadapi pandemi yang tidak mudah," lanjutnya.
Selain itu, Gatot juga menyinggung masalah kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus bersyukur karena hidup di wilayah yang kaya akan sumber daya alam.
"Sungguh bersyukur kita hidup di bumi Indonesia, negara besar terbagi dengan tiga zona waktu wilayahnya. Banyaknya SDA mulai dari akik sampai berlian, mulai ikan teri sampai paus semuanya ada yang terpendam di bumi pertiwi," ucap Gatot.
Mantan Panglima TNI itu pun menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap membiarkan kekayaan alam Indonesia diambil negara lain. Padahal, kata dia, seharusnya kekayaan alam yang ada dapat digunakan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Mereka negara dan kepentingan lain untuk berjuang kepentingan nasionalnya, mereka melakukannya untuk masa depan rakyatnya. Lantas apa yang keliru? Kitalah yang terlalu berlapang dada membuka diri untuk dieksploitasi. Tetapi untuk kepentingan mereka bukan untuk kemaslahatan dan keselamatan bangsa Indonesia," sebutnya.
Sementara itu, tokoh lain yang memberikan sambutan, Din Syamsuddin, mengibaratkan Indonesia sebagai kapal besar yang diisi sejumlah kelompok. Dari sekian banyak kelompok yang duduk di kapal besar itu, lanjut Din, ada sejumlah pihak yang ingin merusak kapal bernama Indonesia itu dari dalam.
"Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW dan saya yakin juga ada dalam kitab suci agama lain, yang pertama bahwa suatu bangsa telah berada dalam sebuah kapal besar dan masing masing kelompok telah mendapatkan tempat duduk masing-masing," tutur Din.
"Namun, ada satu kelompok yang ingin merusak tempatnya sendiri, yang ingin melubangi kapal besar itu walaupun itu tempatnya sendiri," lanjutnya.
Untuk itu, Din menyerukan kepada anggota KAMI untuk menyelamatkan kapal besar itu. Langkah ini, kata dia, juga sesuai dengan pesan Nabi Muhammad SAW.
Di sisi lain, kemunculan KAMI ini menjadi pembahasan tersendiri di kalangan partai pengusung pemerintahan. Misalnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily yang menyebut seharusnya di tengah pandemi COVID-19, seluruh masyarakat bisa saling menebar energi positif.
"Jangan memanfaatkan situasi pandemi dan kesulitan yang dialami rakyat ini dengan untuk menebar opini bahwa pemerintahan Jokowi ini selalu salah di mata mereka, dan seakan-akan tidak melakukan yang terbaik untuk rakyat," ucap Ace kepada kumparan, Selasa (18/8).
Ia menyayangkan, situasi krisis yang terjadi saat ini justru dimanfaatkan oleh sebagian elite bangsa sebagai panggung politik. Apalagi, kegiatan tersebut dibungkus dengan gerakan moral.
"Sebagai sebuah gerakan penyelamatan, pertanyaannya, apa yang perlu diselamatkan? Sejauh ini, pemerintahan Jokowi ini merupakan produk dari mekanisme demokrasi yang telah sejalan dengan konsitusi kita dan hasil dari pemerintahan rakyat Indonesia," tegas Ace.
Sedangkan politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai deklarasi KAMI tak lepas dari kekecewaan atas hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi.
"Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu. Ini artinya lanjutan. Lanjutan karena jagoannya kalah," kata Karding kepada wartawan, Selasa (18/8).
Karding berpendapat, dari sisi demokrasi sebenarnya apa yang dilakukan oleh KAMI boleh dikatakan sebagai orang-orang yang tidak menjalankan demokrasi secara tepat. Ia menilai, agenda KAMI lebih kepada menjadi oposisi dari pemerintah daripada memberikan kritik dan menawarkan solusi atas masalah yang dihadapi Indonesia saat ini.
Sementara itu, menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, bisa saja, gerakan tersebut terbentuk lalu ke depan akan menghasilkan partai politik yang baru.
"Saya sedang berimajinasi, setelah koalisi, mungkin dibentuk ormas, baru dibentuk parpol dengan platform, cita-cita perjuangan, sesuai maklumat yang disampaikan," tutur Hendrawan, Minggu (16/8).
Atau, lanjut dia, bisa saja kelompok tersebut menggunakan cara lain. Menurutnya, tidak tertutup juga kemungkinan mereka akan menyalurkan aspirasinya melalui parpol yang sudah ada saat ini.
Meski demikian, menurutnya, mengutarakan pendapat dan membuat gerakan adalah salah satu hak setiap warga negara. Sehingga, ia menilai, tidak ada masalah dari deklarasi KAMI tersebut sepanjang tidak melanggar hukum.
****
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona