Demokrat: Kinerja KPK Akan Terganggu karena Sering Bolak Balik ke DPR

Rapat pertama Pansus KPK (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Setelah resmi terbentuk, Pansus Hak Angket KPK akan mulai bertugas. Dalam menjalankan fungsinya, pansus akan memanggil KPK untuk meminta keterangan soal kasus dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan Miryam S. Haryani.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan berdasarkan pengalamannya bekerja di pansus, KPK sudah pasti akan sering bolak balik ke DPR untuk dimintai keterangan.

[Baca juga: Catat, Ini 23 Orang Anggota Pansus Hak Angket KPK]

"Saya pernah jadi pansus, kalau pansus itu sering dipanggil ke DPR," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Politikus Demokrat ini menilai sudah pasti kinerja KPK akan terganggu karena sering bolak-balik ke DPR untuk dimintai keterangan. Alasan inilah yang membuat Demokrat berkukuh menolak hak angket dan tidak mengirim perwakilan ke pansus hak angket.

[Baca juga: Demokrat: Anggaran Rp 3,1 Miliar Pansus KPK Harus Diaudit BPK]

"Hak angket ini pasti akan menyita waktu dari KPK itu sendiri. Padahal kerjaan KPK cukup padat. Kalau sering dipanggil kan kinerjanya bisa terganggu. Untuk itu, kalau ingin dilakukan pengawasan kami setuju," katanya.

Agus menilai pengawasan kepada tiap lembaga diperlukan, termasuk KPK. Tapi, caranya tidak harus melalui pembentukan pansus yang dapat mengganggu kinerja dari lembaga yang diawasi.

Agus Hermanto. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

[Baca juga: Pansus Hak Angket KPK Ingin Korek Pemeriksaan Saksi dan Tersangka]

"Institusi apa pun harus kita berikan pengawasan, betul-betul ketat, jelas, bagus, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Kita harus beri pengawasan tapi tentu tidak menggunakan pansus," ucapnya.

Oleh karena itu, apa pun keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pansus, Demokrat menegaskan tidak ikut bertanggungjawab. Termasuk soal anggaran operasional pansus yang mencapai Rp 3,1 miliar.

"Partai tidak ikut dalam pansus sehingga apa yang diputuskan, yang dibicarakan, kami tidak mengikuti karena memang kami dari Partai Demokrat tidak ada yang masuk di dalam anggota atau pimpinan dari pansus tersebut," ujarnya.