Demokrat soal Duet Anies-Cak Imin: Anies Lebih Patuh ke Surya Paloh

Ketum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kantor DPP partai NasDem. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Partai Demokrat merasa 'dikhianati' oleh bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Sebab, Anies tiba-tiba menyetujui kesepakatan NasDem dan PKB yakni memajukan duet Anies dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024.

Padahal menurut Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya yang sekaligus Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, Anies sempat sepakat berduet dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8).

Selain itu, menurutnya, Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya. Meskipun partainya sendiri terancam diambil alih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung.

"Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik," ungkapnya.

Namun tiba-tiba Anies berubah pikiran. Ada dugaan dari Demokrat, Anies lebih patuh ke Ketum NasDem Surya Paloh.

"Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan. Serta makin merosotnya elektabilitas capres Anies, maka setelah penetapan cawapres; jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung," ungkap dia.

Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi." tuturnya.

Demokrat merasa aneh semua begitu cepat. Bahkan Riefky menyebut ada unsur pemaksaan dari persetujuan tersebut.

"Demokrat dipaksa mengakui putusan tersebut."

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan," tutup dia.