Di Hadapan Ulama, JK Bocorkan Penyebab Tingginya Angka Ketimpangan RI

Penutupan Kongres Ekonomi Umat 2017. (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

Realisasi pertumbuhan ekonomi selama tahun 2016 boleh mencapai 5,02 persen. Namun angka ketimpangan yang diukur melalui rasio gini pada September tahun lalu ternyata masih cukup tinggi, yaitu 0,394.

Angka tersebut memang sudah turun 0,003 dari capaian sebelumnya 0,397 pada Maret 2016. Pada September 2015 lalu angkanya 0,402. Lalu apa yang menyebabkan tingginya angka ketimpangan di Indonesia? Wakil Presiden Jusuf Kalla punya jawabannya.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Ketum MUI Prihatin dengan Kondisi Ekonomi RI

Baca juga: Hadiri Acara MUI, Jokowi Blak-blakan Soal Data Ekonomi RI

Baca juga: MUI Undang Jokowi Hingga Pengusaha Bahas Sejumlah Masalah Ekonomi RI

Di depan puluhan ulama yang hadir pada saat menutup Kongres Ekonomi Umat 2017 yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI), JK mengungkapkan salah satu penyebab tingginya angka ketimpangan di Indonesia adalah karena kebijakan bunga tinggi Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh pemerintah sebelumnya.

"Pemerintah punya kesalahan besar lima tahun lalu buat KUR. Waktu saya (bunga KUR) 10 sampai 11 persen, tiba-tiba kebijakan kabinet kedua SBY naik 23 persen. Pengusaha besar makin besar, yang kecil makin kecil," kata JK di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/4).

Jusuf Kalla di Kongres Ekonomi Umat 2017 (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

JK menegaskan tingginya angka ketimpangan di suatu negara cukup berbahaya. Walaupun negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

"Ketimpangan kita tumbuh tapi menimbulkan ketidakseimbangan dan ini bahaya untuk kedua belah pihak, kepada yang besar dan yang tidak punya," tegasnya.

Oleh karena itu, JK menyatakan angka ketimpangan harus bisa ditekan seminimal mungkin. Bila ketimpangan dibiarkan terus menerus maka akan terjadi masalah besar dan menjadi ancaman serius.

Diakui JK, ppemerintah terus berupaya mengurangi angka ketimpangan. Misalnya dengan memperbesar alokasi anggaran untuk kesejahteraan kaum miskin, pembangunan infrastruktur, penyaluran Dana Desa, membuka akses perbankan bagi masyarakat, sampai penawaran KUR dengan bunga hanya 9 persen per tahun.

"Ini merupakan niat, karena niat tanpa kita lakukan dengan perbuatan tidak akan memberikan manfaat yang besar. Maka kita harus mencari langkah yang terbaik untuk mengatasi ini," sebutnya.