Ditemani Ahok, Pramono-Rano Tiba di Kantor KPU Jakarta

Pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno tiba di KPU Jakarta, Rabu (28/8/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Bakal pasangan calon gubernur - wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno tiba di Kantor KPU Jakarta untuk mendaftar. Mereka mendaftar di hari kedua masa pendaftaran, yakni pada Rabu (28/8).

Pantauan di lokasi, bakal paslon tersebut tiba sekitar pukul 11.02 WIB. Mereka tampak ditemani oleh sejumlah elite PDIP. Contohnya Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pramono dan Rano Karno datang mengenakan pakaian adat betawi. Pramono mengenakan khas Betawi berwarna hitam sedangkan Rano berwarna putih.

Kehadiran mereka turut diiringi oleh sejumah tarian ada khas Betawi. Setelah tiba, mereka langsung masuk ke dalam kantor KPU RI untuk menyerahkan berkas pendaftaran.

Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata menyebut bahwa setelah pendaftaran, pihaknya akan memeriksa berkas pendaftaran dan dicocokan dari surat B1 KWK yang diberikan dari partai politik.

Lebih lanjut, Wahyu juga menyebutkan, yang bisa masuk ke dalam lingkungan KPU Jakarta adalah pimpinan parpol pengusung maupun pendukung.

“Salah satu syaratnya adalah mereka pasangan calon hadir, beserta pimpinan parpol yang mengusulkan,” kata Wahyu di Kantor KPU Jakarta, Rabu (28/8).

Diketahui, Pramono Anung saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Terkait hal tersebut, Wahyu mengatakan bahwa Pramono tak harus mundur saat dicalonkan.

“Merujuk ke PKPU dan peraturan perundang-undangan yang wajib mundur itu adalah anggota TNI, Polri, ASN, kepala desa,” ujar dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo pun telah memberikan restu bagi Pramono untuk mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta.

"Dua hari yang lalu sudah begitu beliau ditunjuk langsung minta izin ke saya," kata Jokowi ditemui di RSUP Dr Sardjito, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (28/8).

Soal majunya Pramono, Jokowi mengatakan itu merupakan hak politik Pramono dan PDIP selaku partai pengusungnya.

"Ya itu hak politik. Hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan," bebernya.

"Semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya sudah ada hitung-hitungan politiknya saya kira memutuskan seperti itu. Bukan sesuatu yang gampang," jelas Jokowi.