news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

DPR soal Paket Pelatihan Prakerja Disetop: Komunikasi Publik Pemerintah Lemah

2 Juli 2020 23:19 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Juru bicara Jokowi - Ma'ruf Amin, Ace Hasa Syadzily menunjukan Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Juru bicara Jokowi - Ma'ruf Amin, Ace Hasa Syadzily menunjukan Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
ADVERTISEMENT
Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan program pelatihan paket (bundling) Kartu Prakerja. Menurut anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, penghentian program ini merupakan bentuk lemahnya pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.
ADVERTISEMENT
"Setelah lama dikritik dan dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, baru sekarang dihentikan. Ini bukti lemahnya komunikasi publik pemerintah dengan banyak pihak," kata Netty usai RDP Komisi IX dengan BPOM di Kompleks DPR RI, Kamis (2/7).
Berdasarkan evaluasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Manajemen Pelaksana (MP) atas program tersebut. Misalnya soal mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan.
"Setelah uang negara terpakai untuk hal yang kurang terukur output, out come, dan benefitnya, program baru dihentikan. Ini kan pemborosan anggaran di tengah situasi krisis. Jadi, harus ada pertanggungjawabannya, karena bisa jadi ada pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan negara," ucapnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga mengkritik lemahnya pengelolaan komunikasi publik pemerintah. Menurut Netty, pemerintah masih lemah dalam memahami aspirasi rakyat dan lambat merespons masukan dari banyak pihak.
ADVERTISEMENT
"Kenaikan iuran BPJS yang dipaksakan di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, pengguliran new normal tanpa ukuran dan panduan yang jelas, wacana pengenaan pajak pada transaksi online, dan heboh tentang kenaikan tarif listrik, adalah beberapa contoh buruknya pengelolaan komunikasi publik. Seharusnya pemerintah menenangkan masyarakat dengan kebijakan pro rakyat," papar Netty.
Lebih lanjut, Netty Aher meminta pemerintah memperbaiki pola komunikasi ini. Ia juga berharap, pemerintah bisa lebih transparan soal program pelatihan Kartu Pra Kerja.
"Saya berharap ada transparansi soal penghentian program pelatihan prakerja, penghentian kenaikan iuran BPJS, dan memberikan penjelasan soal heboh naiknya tarif listrik serta pungutan pajak pada transaksi online tersebut demi kebaikan rakyat," tutupnya.