DPRD DKI Masih Soroti soal Zonasi dan Seleksi Akademis di PPDB

Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melayani siswa dengan menjaga jarak fisik saat pelaksanaan pendaftaran PPDB di SMK 3 Negeri Palangkaraya. Foto: Makna Zaezar/ANTARA FOTO

Polemik PPDB DKI akhirnya dimediasi oleh DPRD DKI antara wali murid dan Dinas Pendidikan DKI.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi E Anggara Wicitra Sastroamidjojo ikut mempertanyakan jalur zonasi. Dia menanyakan porsi sekolah dan jumlah cakupan kelurahan yang berbeda.

"Apa dasar yang digunakan oleh Dinas Pendidikan, jika kajian, bisa dipaparkan Bu untuk melakukan zonasi berdasarkan kelurahan? Karena kalau kita lihat dari juknisnya ini ada pendistribusian tidak merata," ujar Anggara di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (24/6).

"Misalnya untuk orang yang tinggal di Kelapa Dua di Jakarta Barat, pilihan sekolah mereka untuk SMP hanya ada 8, sedangkan di Sukabumi Selatan punya 14 pilihan. Nah, apakah ini ada dasar kajiannya," lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Basri Baco mengkritik dasar PPDB yang tak mengutamakan prestasi akademik. Menurutnya itu menjadi kemunduran di pendidikan Jakarta.

Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengecek suhu tubuh siswa yang mengikuti pelaksanaan pendaftaran PPDB di SMK 3 Negeri Palangkaraya. Foto: Makna Zaezar/ANTARA FOTO

"Logika nalar saya belum menerima ada dunia pendidikan yang tidak mengedepankan kecerdasan dan kepintaran. Bagi saya ini kemunduran besar dan petaka besar bagi DKI Jakarta ke depan. Bapak-Ibu, terutama Bu Kadis, saya mau bicara yang prinsip-prinsip saja. Karena sudah dijelaskan yang lain," ujarnya.

Hasil dari rapat ini pun, Disdik DKI akan tetap menjalankan PPDB sesuai skema awal.

********

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona. Yuk! bantu donasi atasi dampak corona