DPRD DKI Minta Pemprov Gratiskan Siswa Tak Mampu yang Masuk Sekolah Swasta

Sejumlah siswa mengikuti simulasi ujian kenaikan kelas berbasis android di Aceh, Selasa (30/4/2019). Foto: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI belum selesai. Atas dasar itu, Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk melakukan audiensi dengan perwakilan wali murid.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta yang juga merupakan Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Zita Anjani, meminta Dinas Pendidikan DKI menepati janji melakukan skema pembiayaan siswa kurang mampu yang harus masuk sekolah swasta.

"Nah, makanya itu solusi yang pertama, pembiayaan untuk anak-anak yang tidak mampu. Anak miskin itu yang kita tuntut, kita meminta pembiayaan untuk anak-anak tidak mampu untuk masuk swasta," ujarnya di gedung DPRD DKI, Senin (6/7).

Dia minta pembiayaan bagi anak tak mampu di sekolah swasta dilakukan 100 persen. Jadi disamakan dengan biaya sekolah negeri yang hampir seluruhnya gratis.

"Semuanya gratis. Kan kalau di negeri gratis mau uang pangkal, uang gedung, SPP tahunan gratis, kan ada juga kan. Contoh di Semarang itu pemerintahnya menunjuk 20 atau lebih sekolah swasta untuk jadi partner, dibiayai kan bisa," kata dia.

PPDB DKI 2020 memang menuai riuh protes wali murid. Pasalnya jalur zonasi menggunakan penyaringan berdasarkan kelurahan dan penyaringan kedua dengan usia.

Menurut sejumlah wali murid, skema tersebut merugikan banyak siswa di Jakarta, terutama yang berusia muda.