Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
ADVERTISEMENT
Cawagub DKI Jakarta Nurmansjah Lubis berjanji akan mengakuisisi kembali pengelolaan air untuk warga Jakarta. Menurut calon dari PKS itu, menyerahkan pengelolaan air kepada pihak swasta adalah dosa terbesar pemerintah.
ADVERTISEMENT
“Dosa terbesar pemerintah kita adalah meswastanisasikan PAM,” kata Nurmansjah saat menghadiri debat cawagub DKI yang diselenggarakan Fraksi PSI DPRD DKI di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).
“Itu politik dan pada saat dia (swasta) beli berjanji akan meng-invest 150 juta dolar, ternyata investment pipa-pipa zaman Belanda nggak diganti zaman sekarang, ternyata bualan untuk dia bisa beli PAM itu dan menggunakannya,” sambungnya lagi.
Menurut Nurmansjah , satu-satunya cara untuk menjamin ketersediaan air bersih untuk warga Jakarta adalah dengan mengakuisisi kembali pengelolaan air.
“Sekarang mau enggak mau kita ke depan PAM ini harus air di Jakarta harus merah putih, kembali ke pangkuan pertiwi,“ kata Nurmansjah.
“Mau enggak mau kita mengakuisisi kembali, ditakut-takutin kalau kita putus hubungan dengan swasta nanti di mahkamah internasional kita dituntut besar,” ujar Nurmansjah.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, cawagub dari partai Gerindra Ahmad Riza Patria memiliki pendapat yang berbeda dengan Nurmansjah. Dia menilai letak permasalahan ketersediaan air di Jakarta ada di sistem pengelolaan yang tidak berintegritas.
“Masalah kita masih soal integritas, masalah tidak membangun sistem yang komprehensif, soal koordinasi,” kata Riza.
“Soal integritas ini ujung-ujungnya uang proyek, ini jadi maaf kalau para pengambil kebijakan urusannya duit,” ujarnya lagi.
Riza berjanji akan membenahi sistem tersebut jika terpilih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.
“Jadi saya pastikan kalau saya diberikan kepercayaan saya akan mengutamakan integritas. Jadi sekali lagi itu soal integritas, membangun sistem, dan transparansi, soal koordinasi, masalah kita ujung-ujungnya masalah ini,” kata Riza.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah memutuskan untuk mengembalikan pengelolaan air bersih kepada Pemprov DKI Jakarta. Tapi, proses perpindahan dari dua perusahaan swasta ke PDAM Jakarta belum juga selesai.
ADVERTISEMENT
Saat ini, ada 2 perusahaan swasta yang turut mengelola pasokan air bersih di Jakarta. Kedua perusahaan itu, yakni PT Aerta dan PT Palyja.