Golkar Gelar Rakornas Bahas Isu Politik Terkini Pekan Depan

Rapat pleno di DPP Golkar. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.)

Partai Golkar akan menggelar rapat konsultasi nasional (rakornas) untuk membahas beragam isu politik nasional terkini selama dua hari pada Selasa (21/3) dan Rabu (22/3). Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marhan mengatakan rapat tersebut akan dilaksanakan di Bali.

"Dalam rapat Dewan Pakar Partai Golkar kemarin, memutuskan untuk menggelar rapat konsultasi nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 21-22 Maret di Bali," ujar Idrus di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3).

Tak hanya soal isu politik nasional, kata Idrus, rapat itu juga akan membahas beragam hal lainnya seperti rencana pembentukan Bapilu.

Idrus mengatakan rapat tersebut akan dihadiri oleh perwakilan Dewan Pembina hingga dewan pakar partai dari berbagai provinsi di Indonesia.

"Sesuai dengan anggaran dasar Partai Golkar yang hadir sebagai peserta di situ adalah unsur dari Dewan Pembina, unsur dari Dewan Kehormatan, dan unsur dari Dewan Pakar DPP Partai Golkar dan DPD provinsi se-Indonesia," kata Idrus.

Menurut Idrus, rapat tersebut hanya bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada DPP Partai dan tidak untuk mengambil keputusan.

"Rapat konsultasi nasional itu tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, hanya sebatas memberi rekomendasi kepada DPP Partai Golkar," lanjutnya.

Idrus membantah bahwa rakornas digelar sebagai rangkaian rapat pendahuluan sebelum menggelar munaslub pergantian Ketua Umum Setya Novanto.

(Baca juga : Ical Tegaskan Munaslub Mengganti Novanto Belum Akan Digelar)

Setelah menggelar rakornas pada pekan depan, Partai Golkar rencananya akan menggelar rapat pimpinan nasional pada 27 April mendatang. Idrus menegaskan partainya hingga saat ini belum berencana mengadakan munaslub pergantian ketum.

(Baca juga : Golkar Gelar Rapimnas 27 April Bahas Pemilu 2019)

Wacana munaslub menguat setelah nama Novanto disebut dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Partai Golkar juga disebut menerima aliran dana korupsi sebesar Rp 150 miliar.