Hasto: PDIP Tak Pernah Usul Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Politisi Senior PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pembahasan amandemen UUD 1945 melebar pada keinginan mengubah masa jabatan presiden. Setelah NasDem ingin masa jabatan jadi 3 periode, giliran PSI ikut usul masa jabatan jadi 7 tahun tapi 1 periode.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak punya pikiran untuk mengotak-atik masa jabatan presiden apalagi memperpanjang lebih dari 2 periode.

"Sebagai wacana yang PDI Perjuangan tidak menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan, karena kami berkomitmen terhadap semangat reformasi kekuasaan presiden itu 2 kali berdasarkan konstitusi," ujar Hasto di sela acara Sekolah Dewan PDIP, di Depok, Jumat (22/11).

Hasto menegaskan wacana untuk mengamandemen UUD 1945 sifatnya terbatas hanya pada menambah kewenangan MPR agar bisa menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Ketentuan sekarang masih ideal, kecuali di dalam memasukkan ketentuan yang mengatur tentang haluan negara (GBHN," kata Hasto.

Hasto menyebut, GBHN penting dihidupkan lagi agar gagasan atau visi besar tentang Indonesia di masa depan mengikat seluruh lembaga tinggi negara dan seluruh rakyat Indonesia, bahkan hingga 100 tahun ke depan.

"Di luar itu tidak ada agenda yang diusulkan oleh PDIP," tegas Hasto.