Hati-hati Dwifungsi Lagi

Ilustrasi Lipsus kumparan: Tentara Mencari Kerja. Foto: Herun Ricky/kumparan

Bersama rakyat, TNI kuat. Semboyan itu tak berlebihan, dengan atau tanpa Dwifungsi—konsep Orde Baru yang membuka peluang bagi TNI untuk terlibat dalam pemerintahan sipil dan proyek-proyek yang menjadi turunannya.

Maka gagasan agar para perwira tinggi TNI tanpa jabatan dapat disalurkan ke kementerian-kementerian, sesungguhnya bukan barang baru. Pun hingga kini, TNI terus bekerja sama dengan berbagai kementerian, dan terlibat dalam ranah sipil.

Imparsial, LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia, mencatat terdapat 40 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara TNI dengan berbagai instansi sipil sejak tahun 2000 hingga 2018.

Bersama Kementerian Pertanian, TNI misalnya pada 2014 menandatangani MoU untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Berdasarkan kesepakatan itu, TNI dan Kementan bahu-membahu memberikan penyuluhan kepada petani, hingga menyediakan fasilitas penunjang pertanian seperti pengadaan traktor, pengadaan bibit, dan subsidi pupuk.

Di luar itu, Komando Resort Militer 071/Wijayakusuma di Banyumas, Jawa Tengah, menggandeng para sarjana dari universitas negeri seperti IPB dan ITB untuk mengembangkan pupuk organik cair. Pupuk TNI itu disebut berkhasiat mempercepat pertumbuhan tanaman, melipatgandakan hasil panen, dan menjaga kesuburan tanah secara konsisten.

Program pupuk yang diberi nama Wijayakusuma Nutrition itu telah masuk tahap awal uji coba, dan jika berhasil akan memiliki merek tersendiri. Sejak akhir Januari 2019, pupuk tersebut diujicobakan kepada petani di sembilan kabupaten di Jawa Tengah, yakni Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Batang.

Untuk memastikan kelancaran proses uji coba ini, pupuk didistribusikan ke seluruh Komando Distrik Militer (Kodim) yang berada di wilayah Korem 071/Wijayakusuma untuk dibagi-bagikan kepada petani yang memiliki lahan cukup luas di masing-masing Kodim.

Korem 071/WK juga mengerahkan personel untuk turun langsung ke wilayah kesatuan sekitar Kodim guna menyosialisasikan pupur organik cair tersebut. Uji coba dikawal langsung oleh personel Kodim wilayan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat.

“Korem Wijayakusuma 071 mengirimkan empat sampai lima personel untuk mengecek perkembangan setiap minggunya. Kita mencoba eksperimen yang lebih sempurna di sembilan kabupaten, masing-masing satu hektare,” kata Mayor Inf Sapto Broto, Kepala Seksi Teroitorial Korem 071/WK, kepada kumparan, Sabtu (16/2).

Pencetus program Wijayakusuma Nutrition, Komandan Korem 071/WK Kolonel Kav Dani Wardhana, menyatakan ingin mendukung Kementan menyukseskan program ketahanan pangan. Meski begitu, kedua instansi belum menjalin kolaborasi resmi. Itu sebabnya fase uji coba pupuk amat penting dan menentukan keberlanjutan program.

“Anggaran masih dari kita. Belum ada kerja sama dari Kementan. Nanti kalau sudah yakin 100 persen, baru kita bahas lebih lanjut,” tutur Mayor Inf Sapto.

Tentara menggelar patroli bersih di hulu Sungai Citarum, Situ Cisanti, Kabupaten Bandung. Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi

Korem 071/Wijayakusuma bukan satu-satunya komando teritorial yang bergerak pada proyek sipil yang tak terkait langsung dengan pertahanan negara. Sebelum itu, Komando Daerah Militer III/Siliwangi di Jawa Barat juga ditunjuk pemerintah mengawal rehabilitasi Citarum—sungai terpanjang di Tanah Pasundan dengan tingkat pencemaran tinggi.

Demi mengawal rehabilitasi Citarum dalam program Citarum Harum, Kodam III/Siliwangi mengerahkan 4.500 personel TNI untuk disebar ke 22 sektor, mulai hulu hingga hilir sungai itu. Satu sektor dipimpin oleh perwira menengah berpangkat kolonel yang membawahi puluhan hingga ratusan prajurit.

Kolonel Inf Inget Barus yang menjadi komandan sektor titik paling hulu, Situ Cisanti, memimpin tak kurang dari 170 orang dalam pasukan-bersih-sungainya. Sebanyak 170 prajurit itu tinggal di rumah-rumah warga Desa Tarumajaya.

Mereka membaur dengan penduduk desa, membayar biaya menginap Rp 20 ribu per hari kepada keluarga yang menjadi induk semangnya, dan membayar ongkos makan Rp 50 ribu per hari kepada keluarga itu.

“Tugas kami menyosialisasikan program pemulihan sungai, mengingatkan warga agar tidak membuang kotoran ke sungai, dan menjaga agar sungai tetap bersih dari hulu,” kata Kolonel Inf Barus kepada kumparan.

Tugas “mengingatkan warga” itu terlihat langsung di Desa Tarumajaya. Pada satu hari di Maret 2018, tentara berseragam loreng-loreng yang tengah berjaga di hulu Citarum terlihat berseru kepada petani yang melintas sambil membawa hasil panen.

Jari si tentara menunjuk-nunjuk daun bawang yang jatuh ke aliran air yang bermuara ke sungai. Ia meminta petani tersebut untuk memungut daun yang jatuh. Raut tak nyaman segera muncul dari wajah si petani.

“Kan nanti bau airnya,” kata prajurit lain yang juga sedang berjaga, ketika ditanya kumparan tentang keributan kecil tersebut. Yang ia maksud, jangan sampai sampah sayuran mengotori Sungai Citarum.

Tentara di Desa Tarumajaya, hulu Citarum, saat petani memanen daun bawang. Foto: Prima Gerhard/kumparan

Kolonel Barus mengatakan, tentara masuk desa untuk mendidik warga setempat. Kehadiran tentara membuat penduduk yang masih bandel membuang sampah ke sungai, jadi segan dan tak berani macam-macam.

Namun warga sipil yang tergabung dalam Baraya Tani merasa pengawasan TNI seperti merendahkan rasa tanggung jawab mereka pada alam. Padahal, kata Heri Ferdian, salah satu petani, tanggung jawab petani tak kalah besar dari TNI.

“Jika dibandingkan dengan petani, menurut saya rasa lebih besar (tanggung jawab menjaga) petani. Kenapa tidak menjadikan petani sebagai ujung tombak pelestarian di hulu?” ujar Heri Ferdian, salah satu petani yang aktif dalam kelompok Baraya Tani.

Apalagi, menurutnya, ia dan kawan-kawan petani telah lebih dulu mengajukan konsep pemulihan hulu Citarum ke pemerintah, namun tak berbalas.

“Saya sudah membayangkan dari segi apa pun, dari (hulu Citarum) menjadi pusat baru pembibitan sampai wisata. Sekarang TNI datang dengan konsep sama dengan yang diajukan oleh Baraya Tani,” kata Heri kepada kumparan, Kamis (14/2/2018).

Program Citarum Harum digagas Letnan Jenderal Doni Monardo saat menjabat Panglima Kodam III/Siliwangi pada November 2017. Program itu dimulai empat bulan berikutnya, Maret 2018, ketika Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Lewat Perpres itu, Jokowi membentuk Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang dipimpin Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Di tim itu, Kodam III/Siliwangi menjadi satuan tugas. Target program ialah untuk membersihkan Citarum secara tuntas dalam jangka waktu tujuh tahun.

Tahun 2019, pemerintah berencana menggelontorkan anggaran Rp 650 miliar untuk Citarum Harum. Dana sebanyak itu bersumber dari APBN, dengan rincian untuk operasional TNI yang mengawal Citarum Harum sebesar Rp 300 miliar, dan selebihnya untuk perbaikan sungai mati, pembelian ekskavator, pengolahan limbah cair, hingga pembelian alat pemusnah sampah.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kiri) didampingi KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji (kiri), KSAD Jenderal Andika Perkasa (kedua kanan), dan KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, memimpin penutupan Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 31 Januari 2019. Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan

Kehadiran TNI di lembaga-lembaga pemerintah bukannya atas kemauan institusi militer itu saja. Kementerian Pertanian yang meneken nota kesepahaman dengan TNI pada 2014 mengatakan, merekalah yang ingin bekerja sama dengan TNI untuk menyukseskan program.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy, menilai bekerja sama dengan TNI lebih efisien daripada dengan sipil.

“(Dengan) pihak ketiga banyak yang ngerecokin, LSM atau apa. Kan kalau sama TNI nggak berani,” kata Sarwo kepada kumparan, Minggu (17/02), soal kerja sama program Cetak Sawah yang menargetkan TNI mencetak sawah seluas 600 hektare di seluruh Indonesia.

“(Kerja) sama TNI, masalahnya hampir tidak ada. Contoh, TNI target 100, ya selesai 100. Kalau (dengan) pihak ketiga, target 100 (bisa) selesai 90. Pokoknya ada saja masalah segala macem,” ujar Sarwo.

Meski pandangan tersebut dapat dipahami, pula melibatkan TNI pada proyek sipil tak melanggar hukum selama sesuai aturan, namun hal tersebut dikritik oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letjen TNI Agus Widjojo.

Menurut Agus yang menulis buku Transformasi TNI, menempatkan tentara di bidang yang bukan menjadi tugas mereka, sudah menyimpang dari roh tata negara demokratis.

“Tentara itu dilatih sejak awal untuk berperang, melawan musuh. Bukan untuk menangani fungsi-fungsi kementerian,” kata Agus kepada kumparan di kantornya, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/02).

Ia menganggap, aksi TNI yang kerap turun tangan menyelesaikan ragam persoalan bangsa sejak Orde Baru secara tak langsung telah memanjakan masyarakat sipil. Sebab, meski memang masalah selesai, tapi imbasnya warga sipil jadi kurang beroleh kesempatan untuk berkembang, membangun pengalaman, dan kompetensi bernegara.

“Selama keputusan (pelibatan militer) berasal dari keputusan presiden, sah dia. Tetapi kita juga perlu melihat, apakah itu perlu dilakukan oleh TNI? Lantas di mana kementerian fungsional, kok tidak bisa melaksanakan tugas pokoknya?” ujarnya Agus.

Gubernur Lemhanas, Letjen TNI Agus Widjojo. Foto: Jafrianto/kumparan

Penempatan tentara dalam program-program sipil, menurut Agus, bukan hanya akan mengesampingkan tenaga-tenaga sipil yang ahli di bidangnya, namun juga berpotensi membuat TNI mengabaikan tugas utamanya dalam sektor pertahanan.

“Kaidah organisasi mengatakan (TNI) harus fokus pada tupoksi (tugas, pokok, fungsi). Nggak ada itu tupoksi (pekerjaan sipil yang) sifatnya sambilan. Kalau gitu, nanti pertahanan bisa dijadikan kerja sambilan,” kata dia.

Banjir Perwira Tinggi TNI. Infografik: Basith Subastian/kumparan

Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI Hanafi Rais sependapat dengan Agus. Menurutnya, peran tentara di ranah sipil justru berpotensi mengurangi efektivitas TNI.

“Ketika sewaktu-waktu dipanggil untuk urusan urgen terkait gangguan kedaulatan atau pertahanan, mereka harus adaptasi lagi karena sudah terlanjur (masuk) dalam pos-pos yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan,” ujar Hanafi kepada kumparan.

Ia juga prihatin dengan nasib prajurit yang turun ke ranah sipil namun ternyata tak berbuah semestinya. Saat tim Hanafi mengecek langsung program Cetak Sawah yang melibatkan TNI di lapangan, misalnya, terlihat kerja prajurit TNI tidak diapresiasi secara proporsional. Honor mereka rendah, dan sawah yang mereka cetak tidak ada petaninya.

“Padahal mereka sudah meninggalkan tugas pertahanan (untuk mengerjakan itu),” kata Hanafi.

— Letjen TNI Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas