Hibatullah Akhundzada, Pemimpin Agung Taliban Calon Penguasa Afghanistan

Pemimpin Taliban Afghanistan Mawlawi Hibatullah Akhundzada. Foto: Afghan Islamic Press via AP

Sebagian besar Afghanistan kini bergejolak setelah kekuasaannya direbut oleh Taliban pada Minggu (15/8) lalu. Kelompok tersebut kini sedang mempersiapkan pemerintahan baru.

Hingga kini masih belum diketahui dengan pasti siapa yang akan memimpin Afghanistan di bawah Taliban. Baru prediksi demi prediksi yang bisa memuaskan pertanyaan publik.

Salah satu calon terkuat yang akan memegang posisi ‘Emir’ atau pemimpin dari sebuah Emirat/Imarah tak lain adalah Hibatullah Akhundzada, pemimpin agung dari Taliban.

Akhundzada (60) merupakan ulama Taliban yang memegang titel pemimpin agung setelah pendahulunya, Akhtar Mansour, tewas dalam serangan udara Amerika Serikat di dekat perbatasan Afghanistan-Pakistan pada tahun 2016 lalu.

Era Baru Afghanistan di Tangan Taliban. Foto: kumparan

Senada dengan prediksi The Guardian, anggota senior Taliban Waheedullah Hashimi juga berpendapat bahwa Akhundzada berpotensi kuat menjadi penguasa Afghanistan.

Menurut Hashimi, Afghanistan mungkin akan dipimpin oleh sebuah dewan penguasa (ruling council) dan Akhundzada akan memegang peran di atas kepala dewan, yang akan setara dengan presiden sebuah negara.

Taliban kuasai Istana Presiden. Foto: Zabi Karimi/AP

“Mungkin wakil-wakil dari dia [Akhundzada] akan berperan sebagai ‘presiden’,” ujar Hashimi, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Pemimpin agung Taliban saat ini memiliki tiga wakil, yakni Mawlavi Yaqoob, anak dari Mullah Omar; Sirajuddin Haqqani, pimpinan jaringan militan Haqqani; dan Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban di Doha, Qatar.

Struktur kekuasaan yang dijelaskan oleh Hashimi memiliki kesamaan dengan struktur pemerintahan Afghanistan di masa kekuasaan Taliban pada 1996-2001 silam.

Saat itu, pemimpin agung Mullah Omar tak banyak muncul dan cenderung berada di bayang-bayang dewan. Sementara, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh dewan pemerintahan yang ada.

Seorang anggota Taliban berdiri di luar Kementerian Dalam Negeri di Kabul, Afghanistan, 16 Agustus 2021. Foto: Stringer/REUTERS

Tidak Ada Demokrasi

Meskipun masih belum jelas akan seperti apa struktur pemerintahan di Afghanistan, Hashimi memastikan, mereka tak akan pernah menerapkan demokrasi.

“Tidak akan ada sistem demokrasi sama sekali karena di negara kami tak ada dasar dari demokrasi. Kami tak akan mendiskusikan sistem politik apa yang akan kami terapkan di Afghanistan karena sudah jelas. Syariat Islam dan hanya itu,” papar Hashimi.

Sebelum jatuh ke tangan Taliban, Afghanistan adalah republik Islam presidensial dengan Islam sebagai agama resmi negara.

Tetapi dengan naiknya Taliban, mereka mengumumkan Afghanistan sebagai Imarah Islam Afghanistan, negara dengan bentuk keemiran atau emirat.