ICW Tantang Tito Benahi Sistem Partai Sebelum Evaluasi Pilkada
PerbesarIndonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik rencana Mendagri Tito Karnavian soal evaluasi pilkada langsung karena biaya politik yang tinggi. Menurut ICW, rencana Tito itu terburu-buru.
"Wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur atas keinginan pemerintah yang baru akan melakukan evaluasi," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11).
Menurut Kurnia, biaya politik yang tinggi di pilkada langsung yang menjadi alasan untuk mengevaluasi kurang tepat. Sebab, kata Kurnia, biaya politik yang tinggi terjadi karena adanya mahar politik di sistem kepartaian Indonesia saat pencalonan seorang kepala daerah.
"Ada kesan seolah-olah mengarahkan persoalan pilkada berbiaya mahal (high cost) hanya kepada pemilih. Faktor politik uang dituding menjadi biang persoalan," ujar Kurnia.
"Penilaian ini tidak komprehensif sebab melupakan persoalan jual beli pencalonan (candidacy buying/mahar politik) sebagai salah satu masalah utama," imbuhnya.
Oleh karena itu, Kurnia mendesak agar Tito membenahi sistem kepartaian terlebih dulu, sebelum mengevaluasi pilkada langsung. Menurutnya, sistem kepartaian sekarang jadi salah satu penyebab biaya politik yang tinggi.
"ICW menantang Mendagri untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format Pilkada. Pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model pilkada," terangnya.
Kurnia mengatakan, reformasi kepartaian selama ini telah didorong KPK. Namun sayangnya, menurut Kurnia, hingga saat ini pemerintah belum mengambil langkah yang tepat guna membenahi hal tersebut.
"Inisiatif pembenahan partai secara kolektif justru sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil. Namun sejauh ini, belum ada respons konkrit dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel," tutup Kurnia.