Imbas Konflik Pengembang-Penghuni, Komisi III DPR Akan Cek Graha Cempaka Mas

Waketum PPP, Arsul Sani di Hotel St Regis, Jakarta, Senin (13/2/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

DPR RI menaruh perhatian khusus terhadap konflik warga apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan pengelolanya, yaitu PT Duta Pertiwi Tbk, yang telah berlangsung puluhan tahun.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, mengatakan nantinya DPR membuka peluang untuk melihat langsung kondisi apartemen Graha Cempaka Mas.

“Ya nanti bisa kita cek lapangan, saya kira saya tidak tahu apa jadwal itu sudah diputuskan atau belum. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan, cek lapangan juga,” kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/5)

Arsul menuturkan, DPR menginginkan ada mediasi untuk memberikan solusi bagi kedua pihak, yakni pengelola dan para penghuni. Seperti kasus Meikarta lalu, yang akhirnya ada solusi bersama.

“Yang jelas itu bagian dari fungsi kami juga dalam konteks pengawasan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, kami berharap agar persoalan Duta Pertiwi ini juga bisa selesai seperti kami menyelesaikan persoalan Meikarta,” ucapnya.

Lebih lanjut, soal keluhan para penghuni mulai dari fasilitas umum, fasilitas sosial hingga dugaan intimidasi aparat penegak hukum, Arsul menerangkan, nantinya akan dibicarakan pada rapat dengar pendapat (RDP) selanjutnya di Komisi III.

Kapolda Metro Jaya Irjel Pol Karyoto mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Selasa (23/5). Foto: Zamachsyari/kumparan

Arsul menuturkan, Komisi III DPR juga akan menjadwalkan kembali RDP dengan penghuni bersama dengan pengelola dalam waktu dekat ini.

Pada Selasa (23/5), Komisi III melakukan RDP dengan Kapolda Metro Jaya dan jajaran, PLN, PAM, dan PT Duta Pertiwi Tbk, menyusul komplain dari penghuni terkait sengketa kepengurusan apartemen. RDP dipimpin Desmond J Mahendra dari Gerindra.

“Kemarin polisi seolah-olah berpihak kepada developer, kemarin Pak Desmond dkk sudah mengingatkan, jangan karena ini developer besar kemudian dalam tanda kutip yang dibelain. Tapi kita akan pertemuka lah. Di dalam mediasi itulah nanti kita akan bicarakan semua,” ucap Arsul.

Dalam RDP kemarin, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto membuka ruang mediasi bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

"Pada kesempatan ini kami juga telah mengundang pihak-pihak yang bersengketa. Kami membuka ruang mediasi yang seluas-luasnya bagi pihak yang bersengketa, dan ini juga sebenarnya masih dalam proses," kata Karyoto.