Istana soal Calon Menteri Diminta Rp 500 M ke Parpol: Tak Masuk Akal

kumparanNEWSverified-green

comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
zoom-in-whitePerbesar
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Politikus PPP (Ketum Hasil Munas Jakarta) Humphrey Djemat, menyebut ada tokoh yang diminta setor ke partai politik Rp 500 miliar selama menjabat untuk menjadi calon menteri Jokowi-Ma'ruf.

Klaim itu diragukan oleh Seskab Pramono Anung. Menurutnya, tidak mungkin ada menteri punya Rp 500 miliar dari pendapatannya selama satu periode di pemerintahan.

"Enggak mungkin. Dan untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya sekedar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal," ucap Pramono di kantornya, Istana Keperesidenan, Jakarta, Senin (25/11).

kumparan post embed

"Menteri  gajinya enggak sampai Rp 100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan."

Politikus PDIP itu menjelaskan, proses rekrutmen calon menteri dilakukan secara teliti dan hati-hati langsung oleh Presiden Jokowi. Benar ada representasi parpol jadi menteri, namun tak serta merta diterima Jokowi.

"Bahkan beberapa nama-nama yang cukup baik dan kredibel, dan juga nama besar, presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian isu itu pasti isu yang pasti tidak akan bisa dibunyikan," tuturnya.

kumparan post embed

Pram menyebut uang Rp 500 miliar sangat besar, sudah pasti mudah sekali dilacak oleh PPATK jika ada transfer dari menteri dimaksud kepada parpol.

"Sekarang ini uang di atas Rp 100 juta saja sudah sangat gampang dilacak baik oleh PPATK, oleh KPK, oleh kejakasaan, oleh kepolisian," pungkas Pram.

Pernyataan Humphrey itu disampaikan saat diskusi tentang evaluasi Pilkada di kantor Formappi, Jakarta Timur, Minggu (24/11).

Humphrey menyebut ada calon menteri yang diwajibkan partai politik untuk menyetor uang sebesar Rp 500 miliar setelah duduk di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Namun, Humphrey enggan menyebutkan partai mana yang dimaksud.

“Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu. Tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp 500 miliar,” kata Humphrey.