Istana Temui Partai Buruh dan Serikat Petani yang Demo, Terima 34 Poin Masalah

Demo buruh dan petani perjngati hari Tani Nasional di Kawasan Monas, Patung Kuda, Sabtu (24/9). Foto: Hedi/kumparan

Istana menerima perwakilan Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) yang berdemo dalam perayaan Hari Tani Nasional, 24 September. Mereka diterima Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di Wisma Negara, Kompleks Istana Merdeka, Sabtu (24/9).

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal yang mewakili para pendemo mengatakan, pihaknya membawa sejumlah aspirasi yang ingin disampaikan kepada Presiden Jokowi terkait reformasi agraria hingga retribusi tanah untuk petani.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal bersama Sekjen SPI Agus Ruli Ardiansyah di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (24/9/2022). Foto: Hedi/kumparan

"Ada beberapa hal yang disampaikan kepada Pak Heru. Pertama, tentang reforma agraria, bagaimana redistribusi tanah untuk petani. Ada beberapa kasus yang disampaikan kepada Pak Heru, lalu akan dilanjutkan ke Bapak Jokowi," kata Said setelah pertemuan.

Said menuturkan, saat ini banyak tanah petani yang diambil Perhutani atau korporasi swasta. Karena itu, ia meminta agar pemerintah memberi hak milik kepada petani.

"Agar tanah petani yang selama puluhan tahun, bahkan ada yang mulai sejak sekolah SR, mulai lahir ada lahan petani itu kemudian diambil salah satu mungkin perhutani, korporasi swasta. Kalau sudah seperti itu, kami sampaikan alangkah baiknya pemerintah memberikan hak milik kepada petani," kata dia.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Foto: Zamachsyari/kumparan

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya sudah menerima 34 poin masalah yang disampaikan para pendemo. Ia menuturkan akan melakukan inventarisasi bersama kementerian terkait sebelum diserahkan ke Jokowi.

"Sudah ada 34 masalah. Surat-surat itu, persoalan itu sudah kami inventarisasi akan kami sampaikan ke Presiden habis ini saya akan rapat diskusi dengan Kemenkumham, Kemensos, dan pihak-pihak lain yang terlibat kasus HAM," kata dia.

"Ya kita susun laporan begitu. Mungkin beliau tidak usah memikirkan, tapi biar kami dan KSP, yang pernah koordinasi," lanjut Heru.

Demo buruh dan petani perjngati hari Tani Nasional di Kawasan Monas, Patung Kuda, Sabtu (24/9). Foto: Hedi/kumparan

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Protokol Pers dan Media Istana Bey Machmudin menjelaskan, persoalan ini berbeda dengan sertifikat tanah yang dibagi Jokowi. Ia menyebut sertifikat yang dibagi Jokowi sudah tak ada masalah.

"Jadi ini yang belum semua bersertifikat ya. jadi jangan disamakan. Jadi yang diberi sertifikat presiden itu yang sudah beres, kalau yang belum ya ini. Saya barusan nelepon Bu Menteri LHK. Jadi berbeda, sedang disamakan. Sehingga semua yang sudah diberi sertifikat tanah oleh Presiden itu semuanya sudah clear. tidak bermasalah," kata dia.