Jawaban Anies Soal Polemik Lem Aibon Rp 82,8 M di APBD DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR-MPR, Minggu (20/10/2019). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya buka suara soal anggaran di APBD DKI untuk lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar. Anies menyebut telah mengetahui hal itu sebelum Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengunggah hal tersebut di Twitter.

Anies mengatakan, pihaknya sudah lebih tahu lebih dulu. Namun, dia menyebut tak ingin mempublikasikannya ke media sosial.

"Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong, saya sudah bicara, kita review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru manggung ini adalah kesempatan beratraksi," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (30/10).

Ilustrasi lem. Foto: tiffany terry/Flickr

Beda dengan PSI yang malah mengunggah tentang anggaran lem Aibon, menurut Anies, ia dan pihaknya memperbaiki masalah yang ada.

"Lho, kalau saya itu bukan, saya memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian, ini ada 3 pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri," ujarnya.

Terkait anggaran yang dinilai tak lazim, Anies sendiri menyebut telah memanggil pihak terkait dan mengkoreksinya. Sehingga publik tak perlu khawatir.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat membuka acara Konser Akbar Monas 2019, Jakarta, Minggu (8/9). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

"Saya bicara untuk menyelesaikan masalah, saya panggil, saya koreksi satu-satu, Anda lihat tuh forum itu, cuma bedanya saya tidak umumkan," ucap Anies.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefuloh memastikan tidak ada anggaran untuk lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar. Meski begitu, dia mengatakan tak ada salah input di dalamnya.

"Kalau terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, Insyaallah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut," ujar Syaifullah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Syaifullah juga mengatakan tidak ada kesalahan input di dalam website APBD DKI Jakarta. Hanya saja, ia mengatakan anggaran yang tampil dalam e-budgeting itu sifatnya masih sementara dan masih akan terus diperbaiki.

"Bukan salah input, tetapi memang yang ada di dalam komponen e-budgeting adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan hasil input komponen dari masing-masing sekolah," jelasnya.

"Ini perlu waktu karena melibatkan begitu banyak sekolah, 2.100 sekolah, dan kita betul-betul hati-hati atas komponen-komponen itu. Tidak serta merta sekolah menyusun, kemudian kita masukkan ke dalam sistem e-budgeting," lanjutnya.