News
·
22 November 2020 8:30

Jelang Pilkada 2020: Petugas Bawaslu Alami Kekerasan - Belum Ada Klaster Corona

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Jelang Pilkada 2020: Petugas Bawaslu Alami Kekerasan - Belum Ada Klaster Corona (402390)
Warga menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta. Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto
Pilkada 2020 tinggal 17 hari lagi. Persiapan masih terus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pilkada, mulai dari pendistribusian logistik hingga memastikan tidak ada klaster penyebaran virus corona.
ADVERTISEMENT
Masa kampanye juga akan selesai pada 5 Desember 2020. Selama masa kampanye, tak sedikit paslon yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan kampanye virtual karena berbagai faktor seperti kurangnya infrastruktur dan jaringan internet belum meluas.
Kampanye tatap muka dengan batasan maksimal 50 orang sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga agaknya sulit terealisasi karena membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga.

Lantas, berapa banyak kegiatan kampanye tatap muka yang masih dilakukan paslon?

Jelang Pilkada 2020: Petugas Bawaslu Alami Kekerasan - Belum Ada Klaster Corona (402391)
Komisioner Bawaslu RI, Afifuddin. Foto: Bawasalu
Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, menyebut sejak masa kampanye dimulai pada 26 September hingga pertengahan November, jumlah kampanye tatap muka mencapai sekitar 71.189 kegiatan.
"Kita memantau per 10 harian. 10 hari pertama ada 9.189 kampanye tatap muka, 10 hari kedua tercatat lebih dari 16 ribu kampanye tatap muka, 10 hari ketiga ada 13 ribu lebih kampanye tatap muka, 10 hari keempat ada 16 ribu kampanye tatap muka, 10 hari kelima bahkan tatap muka mencapai 17 ribu," jelas Afif dalam diskusi Polemik Trijaya 'Evaluasi Kampanye Pilkada 2020', Sabtu (21/11).
ADVERTISEMENT
Dari 71 ribu kampanye tatap muka, Bawaslu membubarkan sekitar 300 kegiatan tiap 10 hari. Artinya, sudah 1.500 kampanye tatap muka yang dibubarkan.
Sementara itu, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan angka berbeda. Kemendagri menyebut kampanye tatap muka sejauh ini mencapai 13.600 kegiatan. Dari angka itu, sebanyak 2,2% atau sekitar 299 kegiatan masih melanggar aturan PKPU.
"Memang masih ada pelanggaran yang langsung ditindak. Ada pertemuan melebihi kapasitas yang ditentukan langsung dibubarkan, ada yang (langgar) protokol kesehatan baru diketahui pengawas pemilu setelah tidak ada (kegiatannya). Itu 2,2 persen dari 13 ribu kali pertemuan tatap muka," ujar Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal.

31 Petugas Bawaslu Alami Kekerasan saat Tertibkan Kampanye Pilkada

Jelang Pilkada 2020: Petugas Bawaslu Alami Kekerasan - Belum Ada Klaster Corona (402392)
Petugas Satpol PP menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada 2020 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (30/9). Foto: Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO
Kejadian memprihatinkan terjadi pada 31 jajaran Bawaslu yang mengalami kekerasan saat melakukan sosialisasi dan penertiban kampanye Pilkada 2020. Bahkan, menurut Afif, 19 orang di antaranya mengalami kekerasan fisik.
ADVERTISEMENT
"Selama masa kampanye dan saat sosialisasi dan penertiban kampanye, sebanyak 31 orang jajaran Bawaslu mengalami kekerasan. 19 orang di antaranya mengalami kekerasan fisik dan sisanya verbal," ungkap Afif.
"Misalnya, kejadiannya saat diimbau pihak Bawaslu, malah dikeroyok, dihujat dan sebagainya" lanjut dia.
Meski begitu, diakui Afif saat ini pembubaran massa lebih jarang dilakukan. Sebab, sebelum waktu kampanye pilkada selesai, massa sudah membubarkan diri.

70 Juta Masker Dibagikan Paslon Selama Kampanye

Fakta menarik lainnya adalah terdapat 70 juta masker yang dibagikan paslon pilkada di berbagai daerah selama masa kampanye. Safrizal menuturkan, pembagian masker memang dianjurkan KPU untuk digunakan sebagai alat peraga kampanye (APK) pilkada.
Selain menjadi APK, pembagian masker juga dapat mendukung penerapan protokol kesehatan corona.
Jelang Pilkada 2020: Petugas Bawaslu Alami Kekerasan - Belum Ada Klaster Corona (402393)
Warga berfoto dengan latar belakang mural yang mengajak warga untuk memakai masker di tengah pandemi COVID-19 di Surabaya. Foto: Juni Kriswanto/AFP
"Protokol kami monitor hampir 70 juta masker dibagikan paslon, di antara 7 ribu orang paslon, semua berdasarkan aturan KPU, itu dianjurkan," kata Safrizal.
ADVERTISEMENT
"Dibolehkan (bagi masker). APK itu yang untuk mendukung program 3M, masker dan hand sanitizer beredar banyak. Puluhan juta masker dibuat paslon, digunakan masyarakat lalu dia taruh gambarnya," imbuh dia.
Kemendagri tak mempermasalahkan adanya pembagian masker di masa kampanye pilkada. Justru, pihaknya mendorong pembagian masker daripada memasang spanduk saat pilkada.

Bagaimana persiapan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19?

Safrizal mengungkapkan jumlah daerah yang menggelar Pilkada namun berstatus zona merah atau risiko tinggi penularan corona pun turun dari 47 menjadi 17.
"Kekhawatiran daerah yang Pemilu (Pilkada) jadi klaster sampai hari ini tidak ada klaster baru akibat Pilkada dan daerah dari 39 area yang Pilkada dari data awal sekitar 47 zona merah, 15 November kemarin turun jadi 17," jelas Safrizal.
Jelang Pilkada 2020: Petugas Bawaslu Alami Kekerasan - Belum Ada Klaster Corona (402394)
Petugas KPPS memeriksa suhu tubuh warga sebelum menggunakan hak pilihnya saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020, di Kantor KPU Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (21/11). Foto: Moch Asim/ANTARA FOTO
Ia memastikan pihaknya bersama Satgas COVID-19 dan pemda terus berupaya agar daerah pilkada yang masih zona merah dapat terus berkurang.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sonny Harry B. Harmadi menyampaikan pihaknya belum mendapat laporan adanya klaster corona selama pelaksanaan Pilkada 2020.
"Alhamdulillah memang tidak ada, belum ada terdengar juga munculnya klaster pada tahapan Pilkada. Kita bergembira karena kita juga secara terus menerus kepada seluruh paslon mengingatkan tentang risiko-risiko tadi," kata Sonny.
Meski begitu, Sonny tak menampik adanya kemungkinan munculnya kasus positif corona di sejumlah daerah saat masa kampanye pilkada. Namun, ia tak mengetahui apakah mereka yang positif corona tertular saat kegiatan kampanye atau bukan.
"Kami belum mendapat detailnya apakah dia itu tertular pada saat kampanye atau sedang kegiatan terkait dengan pilkada atau tertularnya di luar. Karena sebetulnya itu ada datanya ditracing. Dia bisa tahu apakah tertular pada saat tahapan pilkada atau tertular dalam kegiatan yang lain," jelas Sonny.
ADVERTISEMENT
"Sejauh ini kami belum memperoleh informasi bahwa ada satu klaster atau super klaster positif di mana dia tertular pada saat melaksanakan kegiatan pilkada, itu belum ada," imbuh dia.

2 Calon Petahana Pilkada Hartanya Naik Rp 100 M Lebih dalam 5 Tahun

Jelang Pilkada 2020: Petugas Bawaslu Alami Kekerasan - Belum Ada Klaster Corona (402395)
Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, saat memberikan keterangan pers di Ruang Konferensi Pers Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
KPK jadi salah satu pihak yang ikut menyoroti penyelenggaraan Pilkada 2020. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyoroti kenaikan drastis harta kekayaan calon petahana di Pilkada 2020. Menurut dia, bahkan ada calon petahana di Pilkada 2020 yang kekayaannya naik hingga Rp 100 miliar dalam 5 tahun terakhir.
"Menarik dari pola petahana, petahana ini ada 2 orang yang hartanya naik dalam 5 tahun terakhir, lebih dari Rp 100 miliar," kata Pahala dalam diskusi 'Pilkada 2020: Wakil Rakyat atau Wakil Donatur?'.
ADVERTISEMENT
jumlah total calon petahana yang bertanding di Pilkada 2020 adalah 332 orang. Dua orang yang kekayaannya naik hingga Rp 100 miliar itu, kata Pahala, merupakan calon gubernur petahana. Namun, ia tak menyebut siapa yang dimaksud.
KPK juga mengatakan ada calon petahana di Pilkada 2020 yang kekayaannya naik hingga Rp 10-100 miliar.
"Lantas ini petahana 332 orang, jadi ada 2 orang dan ini gubernur. Lalu, yang naik Rp 10-100 miliar itu 26 orang, itu bupati dan lain-lainlah," tutur Pahala.