JK: Program KB Pernah Jadi Acuan Banyak Negara, Khususnya Negara Islam
PerbesarWakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan pemerintah Indonesia sejak 29 Juni 1970 telah dijadikan contoh bagi negara-negara lain dalam menekan pertumbuhan penduduk. Meski tak merinci, JK menyebut banyak negara-negara Islam yang belajar soal program KB.
"KB pernah, Indonesia pernah menjadi acuan daripada banyak negara. Orang datang belajar, khususnya negara-negara Islam bahwa kita berhasil menurunkan tingkat kelahiran, fertility," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (25/2).
Jusuf Kalla menjelaskan, kontrol terhadap pertumbuhan penduduk diperlukan agar seimbang dengan pertumbuhan produksi pangan dalam negeri. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyebut teori tersebut semakin lama semakin tidak relevan.
"Teori Malthus (teori kependudukan dan ketahanan pangan) itu seperti kita tahu semua bahwa pertumbuhan penduduk akan lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan pangan, kebutuhan kita. Jadi ada kekhawatiran walaupun tentu pada dewasa ini teori itu tidak benar, karena Malthus merupakan teknologi," jelas JK.
"Kemudian timbul lagi revolusi hijau, revolusi biru, pangan dengan perikanan, yang kemudian juga dapat mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pangan atau produksi pangan itu dapat berkembang secara bersama," imbuhnya.
Bicara soal pertumbuhan penduduk dan produksi pangan, Jusuf Kalla mengakui Indonesia pernah berupaya melakukan swasembada pangan tahun 1984. Saat itu, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 150 juta orang.
"Tahun '84, kita swasembada pangan. Pak Harto (Soeharto) diberi penghargaan FAO tapi waktu itu, penduduk baru 150 juta tahun '84. Sekarang tahun 2019 penduduk 269 (juta). Sebenarnya produktivitas kita sudah hampir 2 kali dibanding zaman Pak Harto swasembada," ujar JK.
Namun, untuk saat ini, dalam upaya mencapai swasembada pangan, maka perlu ada peningkatan hasil produksi lahan pertanian sekitar 6 ton. Sementara angka produksi pertanian di Indonesia masih di bawah angka tersebut.
"Dulu produktivitas hanya 3 ton per hektare. sekarang 5,5 ton per hektare (dan) kita harus impor kadang-kadang. Jadi artinya dibutuhkan produktivitas 6 ton minimum untuk menjadi swasembada dan itu tak terlalu sulit. Artinya, solusi dari semua ialah teknologi yang kita bisa implementasikan kepada masyarakat kita," tutupnya.