JK soal Mahasiswa RI di Taiwan: Mereka Kerja Keras, Bukan Kerja Paksa

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Wakil Presiden Jusuf Kalla --yang akrab disapa JK-- merespons kabar China Times soal kerja paksa mahasiswa Indonesia peserta program pendidikan New Southbound Policy (NSP) bernama Industry Academia Collaboration. Menurut JK, apa yang dilakukan pelajar itu bukanlah kerja paksa.

"Kerja paksa atau kerja keras, karena (dua hal tersebut) beda itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (8/1).

"Saya yakin itu bukan kerja paksa, itu mungkin kerja keras. Kita butuh orang yang mempunyai budaya kerja keras, kenapa Taiwan, China maju? Karena kerja keras," timpalnya.

JK mengaku belum mengetahui detail terkait permasalahan tersebut. Namun, ia yakin para pelajar Indonesia yang mengikuti skema kuliah-magang di Taiwan itu bekerja sesuai jam yang sudah ditentukan.

"Menurut saya, saya sendiri tidak tahu, tapi saya yakin mereka itu kerja keras, bukan kerja paksa. Bahwa mereka itu bekerja 8 jam, itu kan biasa," tuturnya.

Konferensi pers terkait dugaan mahasiswa Indonesia dipaksa jadi buruh di Taiwan, di Taipei Economic and Trade Office, Gedung Artha Graha, Jakarta, Jumat (4/1). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

JK memaklumi jika bidang kerja yang dilakukan para mahasiswa terkadang tak sesuai dengan pendidikan yang dijalani. Menurutnya, para mahasiswa Indonesia perlu memiliki budaya kerja keras meski pendidikannya tak sesuai dengan pekerjaannya.

"Ya kadang-kadang begitu, tapi intinya harus bekerja mempergunakan kemampuan fisik yang baik dan tangannya untuk bekerja. Mungkin tidak terlalu dekat hubungannya, tapi saya katakan tadi budaya kerja keras tadi ini harus melekat di jiwa masing-masing pekerja," jelasnya.

"Kalau anda tidak bekerja keras, tidak mau nungguin berjam-jam cepat bosan, gimana cepat maju negeri ini?" timpalnya lagi.

Informasi adanya kerja paksa yang dialami oleh pelajar Indonesia di Taiwan sebelumnya juga sudah dibantah oleh Pemerintah Taiwan. Menurut Taiwan, kabar yang ramai beredar dan memicu keresahan itu adalah hoaks.

“Saya ingin mengklarifikasi bahwa tidak benar bahwa ada pemaksaan mahasiswa untuk bekerja, dan juga tidak benar bahwa mahasiswa dipaksa makan babi,” kata Ketua Kantor Dagang dan Ekonomi Taiwan (TETO) John C Cheng dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (4/1).

Bantahan juga muncul dari Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan. PPI menyebut, kata "kerja paksa" tidak tepat karena mahasiswa diberikan gaji sesuai dengan jam kerja mereka.