Jokowi: Perdebatan Cantrang Tak Pernah Usai

Jokowi memberikan sambutan di Musrenbangnas 2017 (Foto: Dok. Bappenas)

Persoalan larangan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan terus menuai perdebatan. Banyak pihak yang pro dan kontra terkait kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti tersebut.

Presiden Joko Widodo ikut angkat bicara terkait masalah itu. Saat memberikan pidato di rapat koordinasi kemaritiman, Jokowi meminta nelayan diajarkan budidaya pertanian organisme akuatik. Budidaya pertanian organisme akuatik atau aquaculture ini dinilai bisa menjadikan nelayan bekerja dengan pola baru.

"Ajari nelayan kita untuk melihat barang apa ini off shore aquaculture. Nelayan kita jangan terus diajak kerja dengan pola lama, harus berani kita loncatkan," kata Jokowi di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (4/5).

Jokowi menyebut bahwa sudah puluhan tahun Indonesia tidak pernah fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset, khususnya pengembangan di bidang kelautan dan perikanan.

"Sudah berapa lama kita urusan cantrang setiap tahun? urusan cantrang enggak ada habis-habisnya urusan cantrang. Potensi besar kita di bidang kemaritiman yang dimiliki Indonesia yankni mencapai 1,33 triliun dolar AS per tahun," lanjut dia.

Baca juga: Menteri Susi Perpanjang Penggunaan Cantrang Hingga Akhir 2017

Nelayan dan cantrang ikan. (Foto: Dok. kkp.go.id)

Karena Jokowi menganggap bahwa masalah cantrang ini tak akan pernah usai. Padahal negara lain sudah melakukan riset serta inovasi di bidang kemaritiman.

"Urusan cantrang sehingga tidak segera ke tempat lain yang lebih baik, kenapa tidak bicara tentang off shore aquaculture? Negara kita 70 persen adalah air, adalah laut. Lihatlah Norway, lihatlah Taiwan setiap hari bicara off shore aquaculture," ucap Jokowi.

Dijelaskan Jokowi, untuk mengembangkan aquaculture ini tidak mahal. Biaya awal yang diperlukan sekitar Rp 47 miliar, bila belum mampu maka bisa dikembangkan secara kemitraan.

"Sehingga ada transfer teknologi dan pengetahuan yang bisa dilakukan. Indonesia masih terlalu monoton dan linear dalam melakukan bisnis. Sekarang inilah teknologi yang harus kita kejar, tanpa itu sulit mengejar yang lain," tegasnya.

Baca juga: Jokowi yang Minta Langsung Perpanjangan Penggunaan Cantrang

Dalam Rakornas ini juga hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Wamenlu AM Fachir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendiktiristek M Nasir, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Larangan cantrang sebelumnya dipersoalkan kembali oleh Ketua DPN Gerbang Tani, yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Muhaimin menilai banyak nelayan terutama di wilayah Pantura yang kesulitan menangkap ikan akibat kebijakan itu.

Masalah itu kemudian dibahas sampai ke Istana. Presiden Jokowi memutuskan agar penggunaan cantrang diperpanjang hingga akhir tahun ini.