Kata Mahfud soal Said Aqil Sebut Larangan Bukber Pejabat Overintervensi

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan paparan soal mafia tanah, Kamis (19/1/2023). Foto: YouTube/Kemenko Polhukam

Menko Polhukam, Mahfud MD, menanggapi kritikan eks Ketum PBNU, Said Aqil Siradj, yang menyebut arahan Presiden Jokowi soal larangan seluruh menteri dan kepala badan/lembaga mengadakan buka puasa bersama, sebagai bentuk overintervensi.

Mahfud mengatakan, pernyataan Said Aqil sebagai kritikan dalam demokrasi. Ia tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Ya enggak apa-apa, terima kasih, sebagai kritik itu harus selalu ada yang seperti itu, itu namanya demokrasi. Itu namanya bahwa orang Islam itu merasa memiliki Indonesia ini," kata Mahfud saat menghadiri acara Tadarus Kebangsaan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3).

Ia menyebut, dirinya sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah rencana bukber. Namun harus batal setelah ada arahan dari Jokowi.

"Ya enggak papa, itulah demokrasi, harus ada penilaian dari masyarakat dan banyak juga kan seperti saya sebenernya sudah menyiapkan bukber beberapa sesi, tapi saya jadinya hanya buka bersama-sama istri," tutur eks Ketua MK itu.

Mahfud menambahkan sejauh ini belum mendengar rencana arahan larangan bukber dicabut. Ia mengatakan hal itu kewenangan Jokowi dan Seskab Pramono Anung.

"Saya belum dengar ada rencana begitu, itu kan surat edaran ya, jadi pencabutannya juga sederhana ndak usah pakai bilang ke menteri, kalau mau dicabut, cabut," ucap Mahfud.

"Kalau mau dijelaskan juga itu, itu kan bukan Keppres, surat edaran Menseskab atas arahan presiden. Ya nanti kalau mau dicabut, artinya saya tidak harus tahu juga kan," tandasnya.

Eks Ketum PBNU Said Aqil Siradj di Tadarus Kebangsaan di Hotel Kuningan Jaksel. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Said Aqil menyebut, arahan pejabat dilarang bukber dapat menimbulkan kegaduhan meski pemerintah sudah memberikan penjelasan. Ia khawatir arahan itu juga menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah jika dibiarkan terjadi.

"Fakta pelarangan buka puasa bersama, meskipun sudah ada penjelasan, rencana pembentukan komisi fatwa dan lain-lain sangat menimbulkan kegaduhan," kata Said.

"Dan pada saatnya akan melahirkan distrust umat bila dibiarkan terus terjadi," lanjutnya.

Said menuturkan kebijakan itu merupakan bentuk praktik overintervensi pemerintah terkait kehidupan keagamaan.

"Ini adalah bentuk praktik overintervensi oleh pemerintah atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan," kata dia.