Kemendikdasmen Kena Efisiensi Rp 7,2 T, tapi Tunjangan Guru Honorer Tetap Naik

12 Februari 2025 17:59 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (tengah) bersama Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro (kiri) dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (6/11/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (tengah) bersama Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro (kiri) dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (6/11/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan hasil rekonstruksi anggaran saat rapat bersama Komisi X DPR RI, Rabu (12/2).
ADVERTISEMENT
Mu'ti melaporkan berdasarkan rekonstruksi per 11 Februari 2025, anggaran lembaganya tidak jadi dipotong Rp 8,03 triliun. Namun dipotong Rp 7,27 triliun.
Dengan begitu, total pagu anggaran setelah penyesuaian sebesar Rp 26,27 triliun.
Guru ASN Kota Bogor mencairkan suasana sebelum memulai pembelajaran di SDN Loji 2 Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, (29/11/2024). Foto: Arif Firmansyah/ANTARA FOTO
Meski tetap dipotong, Sekum Muhammadiyah ini menjelaskan gaji guru-non ASN atau honorer tetap mengalami kenaikan.
“Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp 11,5 T. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang per bulan,” ucap dia.
Mu’ti menegaskan, alokasi beasiswa pendidikan untuk daerah tertinggal dan khusus tetap berjalan.
“Penyediaan beasiswa berjalan dengan anggaran sebesar Rp 278 M termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal,” ucap dia.
ADVERTISEMENT
Meski begitu efisiensi ini berdampak pada sertifikasi guru. Bahkan Mu'ti mengatakan hampir separuh peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) kemungkinan batal dibiayai.
“Pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806 ribu orang, hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025 jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025,” kata Mu'ti.