Kemenkumham Dipecah Jadi Tiga, Yusril: Agar Fokus dan Program Lebih Tajam

Menterian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dipecah menjadi tiga kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. Tiga kementerian itu juga akan berada di bawah koordinasi langsung Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Adapun tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut bahwa dipecahnya tiga kementerian itu agar lebih fokus dan lebih tajam dalam menjalankan program.

"Merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus sama sekali," ujar Yusril dalam sambutannya pada acara penyambutan di Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/10).

Yusril pun menceritakan kala dirinya menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di tahun 1999. Kala itu, lanjutnya, aspek yang paling terbelakang adalah di bidang Pemasyarakatan.

"Tapi, dengan pemisahan beberapa ini dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, mudah-mudahan pekerjaan kita lebih fokus, lebih tajam program-program yang kita lakukan dan tentu dengan pencapaian yang optimal yang kita harapkan bersama," ucap dia.

Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan berbincang dengan Menko Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra saat mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ ANTARA FOTO

Yusril pun menyebut langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memecah Kemenkumham menjadi tiga kementerian patut disambut baik.

Ia pun menekankan ambisi Prabowo dalam membawa pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai tujuh persen. Menurutnya, untuk mewujudkan itu, perlu penegakan hukum yang adil bagi masyarakat.

"Tugas kita bersama beberapa kementerian ini bukan saja membangun norma-norma hukum, tapi juga bagaimana kita menegakkan hukum, mengimplementasikan hukum itu sehingga betul-betul hukum kita adil, hukum kita pasti," tutur Yusril.

"Dan hukum yang adil dan pasti insyaallah investasi akan berkembang, masyarakat akan terlindungi, rakyat akan merasa puas, hak-hak asasi mereka terlindungi dengan sebaik-baiknya," imbuh dia.

Lebih lanjut, Yusril juga bercerita terkait sosok yang mendampinginya sebagai Wakil Menteri, yakni Otto Hasibuan, yang kerap berinteraksi dengannya di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

"Pak Otto itu orang baik, orang baik, saya kenal sejak lama, alhamdulillah saya yakin dengan beliau dapat bekerja bersama-sama secara sinergis," tuturnya.

Tak hanya itu, Yusril juga menceritakan sosok menteri dan wakil menteri yang berada di bawah koordinasinya langsung dalam kabinet Merah Putih.

"Begitu juga saya kenal Pak Supratman [Andi Agtas] saya kenal lama, beliau aktivis kemudian Kepala Baleg. Dan juga Pak Agus [Andrianto] saya kenal baik dari Bareskrim terus Wakapolri. Kemudian, Pak Natalius Pigai, nah sudah lama saya kenal beliau ini sejak dari aktivis jalanan sampai kemudian menjadi anggota Komnas HAM," ungkap Yusril.

"Kemudian, saya kenal juga kemudian Pak Silmy Karim, saya kenal baik juga. Kemudian, Pak Edward Omar Sharif, saya kenal lama sekali sebagai dosen di UGM, kemudian juga Pak Mugiyanto, Pak Mugiyanto mungkin baru kenal belakangan ini, baru sering bekerja sama," pungkasnya.