Kemhan soal SBY Minta Jenderal Aktif Tak Berpolitik: Kita Tak Ada Niat Dwifungsi

Karo Infohan/Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Kemhan diminta tanggapan terhadap pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang berpesan agar jenderal aktif tidak berpolitik.

Kemhan mengatakan, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin belum memberikan keterangan terhadap pernyataan SBY.

"Ya, sementara sih memang beliau belum ada statement khusus ya," kata Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, di Kemhan, Selasa (25/2).

Meski begitu, Kemhan mengatakan tidak ada niatan dari mereka termasuk TNI, untuk mengaktifkan dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.

"Mungkin yang perlu diingat adalah bahwa dari Kementerian Pertahanan dan TNI itu tidak ada sama sekali niat untuk yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada duit fungsi TNI atau mengembalikan dwifungsi ABRI," kata Frega.

Kasad yang merupakan calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) berjalan meninggalkan gedung DPR usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/11). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Frega menekankan, pada prinsipnya Kemhan dan TNI mengutamakan kedaulatan. Sebab masalah kedaulatan itu bukan hanya secara fisik karena sudah mulai berevolusi.

"Ada kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan bahkan ketika kita melihat sekarang dunia digital, ada juga kedaulatan digital, kedaulatan informasi, dan bahkan bukan hanya dari informasinya, tapi ada juga bagaimana menjangkau ranah kognitif, sehingga semakin kompleks," ucap dia.

"Dan ini tentunya berbicara kedaulatan bukan hanya pertahanan secara nirmiliter saja, tapi juga banyak aspek nirmiliter yang memang harus dipadukan," tutur dia.

Kemhan mengatakan, diperlukan sinergi, kolaborasi, dalam rangka menjaga kedaulatan nasional. Sebagai contoh, masalah pangan.

"Ini menjadi isu utama juga berbicara tentang kedaulatan tangan bagian dari pertahanan nirmiliter, di mana ada permintaan dari lembaga-lembaga negara yang memang membutuhkan keahlian tertentu pada jabatan tertentu," ucap dia.

Oleh sebab itu, Kemhan mengatakan tidak ada rencana dan keinginan mereka untuk mengaktifkan dwifungsi TNI. Kemhan meminta masyarakat tidak perlu khawatir.

"Tentunya tidak ada motif dari Kemhan atau TNI yang memang ingin kembali lagi. Kita bekerja semuanya secara prosedural, dan tentunya melalui pengkajian, apabila ada permintaan dari kementerian ataupun dari pemerintah, kita berdiri atas politik negara. Kemhan dan TNI menjalankan politik negara untuk kepentingan bangsa Indonesia," kata Frega.

"Kita berdiri di atas politik negara dan kita ikut kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden, di mana saat ini dipimpin oleh Presiden ke-8, Presiden Bapak Prabowo Subianto," tutup dia.