Koalisi Masyarakat Anti Korupsi: Yasonna Mundur atau Dicopot Jokowi

Tersangka korupsi eks caleg PDIP Harun Masiku. Foto: Twitter/@efdesaja

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi kembali menyampaikan sikapnya terkait lamanya pencarian dan proses penegakan hukum terhadap tersangka KPK dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku. Bahkan buntut dari kasus itu Dirjen Imigrasi Ronny Frankie Sompie dicopot oleh Menkumham Yasonna H Laoly.

Yasonna menilai Ditjen Imigrasi bertanggung jawab karena terlambat menyampaikan informasi. Ia menganggap Ronny merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan Imigrasi mendeteksi keberadaan Harun Masiku.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengatakan Yasonna selaku Menkumham harus ikut bertanggung jawab. Mereka mendesak Yasonna segera mundur dari jabatannya.

Diskusi terkait kontroversi Menkumham Yasonna Laoly di Kantor Transparency International Indonesia, Jakarta, Kamis (30/1). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

"Kemaren Menkumham pecat dan copot Rony Sompie sebagai dirjen, maka dorongan kita seluruh pihak yang mengatakan atau konfirmasi bahwa Harun Masiku ada Luar Negeri seharusnya dikenai yang sama seperti Rony," kata peneliti ICW, Kurina Ramadhan dalam diskusi 'penegakan hukum Harun Masiku' di Transparency Internasional, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

"Karena otoritas ada di menteri Yasonna. Pilihannya ada dua, dia mundur atau Jokowi copot," tambahnya.

Sejumlah lembaga yang terlibat dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi yakni ICW, TII, YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, PSHK, Imparsial, PBHI, ICEL, dan Senarai Riau.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai pernyataan Yasonna pada 16 Januari yang mengatakan Harun Masiku masih berada di luar negeri membuat proses penegakan hukum terhambat.

Padahal, di sejumlah media sudah tersebar rekaman CCTV di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang memperlihatkan Harun Masiku sudah masuk ke Indonesia sejak 7 Januari 2020.

"Jadi dorongan kita dua , Jokowi copot Yasonna dan KPK turunkan surat obstruction of justice (merintangi penyidikan) pada Yasonna," ucap Kurnia.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi juga tak melihat ada keseriusan dan kemauan dari KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Ketua KPK Firli Bahuri dinilai terlalu 'santai' dalam mengusut kasus ini.

"Kemaren kita dengar rapat dengar pendapat Firli Bahuri buang badan saat ditanya masalah PTIK. Jadi selain penyegelan, Harun Masiku dan PTIK," ucap Kurnia.

"Ini belum dua bulan pimpinan KPK menjabat, tapi kontroversi-nya luar biasa. Ini bukti ada problem serius di kepemimpinan Pak Firli," tutup Kurnia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Loaly melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI terkait RUU KUHP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sebelumnya Yasonna sudah menanggapi desakan dari sejumlah lembaga salah satunya ICW yang memintanya untuk mundur sebagai Menkumham. Yasonna mengatakan ICW memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.

"Itu hak dia (ICW) bicara, urusan dia itu," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1).

Yasonna menuturkan sebelum ICW memintanya untuk mundur atau dicopot, sebaiknya terlebih dahulu mempertimbangkan sejumlah faktor. Salah satunya apakah ia memiliki niat jahat (mens rea) dalam kasus ini.

"Tapi kan lihat dulu, ada enggak faktor-faktor mens rea-nya," tegasnya.