Komisi II Kritik Bamsoet: Pilkada Lewat DPRD Bisa Cederai Demokrasi

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta dukungan milenial agar Pilkada tak dilaksanakan secara langsung alias Pilkada lewat DPRD. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengkritik pernyataan rekan separtainya itu.

Doli mengatakan, salah satu ikon setelah reformasi 1998 adalah kedaulatan diberikan langsung kepada rakyat. Sehingga menurutnya, Pilkada oleh DPRD tak mudah dikembalikan.

"Perlu dicatat salah satu yang menjadi ikon masa reformasi adalah kedaulatan yang selama ini adalah kedaulatan negara diberikan kepada kedaulatan rakyat. Rakyat sudah terbiasa sekarang memilih pemimpinnya secara langsung mereka terlibat," kata Doli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12).

"Kita harus evaluasi. Jadi, mulainya dengan evaluasi tapi kita tidak boleh buru-buru mengambil kesimpulan bahwa jawabannya adalah Pemilu tidak langsung," sambungnya.

Anggota DPR Dapil Sumut itu menegaskan, Komisi II akan melakukan penyempurnaan terhadap semua sistem politik termasuk kepemiluan, dalam hal ini Pilkada. Tapi tak bisa disimpulkan jadi Pilkada lewat DPRD.

"Saya kira prinsip demokrasi yang selama ini kita jalankan harus kita jaga, jangan kita tarik kembali. Bisa disebut mencederai demokrasi dan mencederai reformasi yang selama ini sudah kita laksanakan," sebutnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP Golkar Demisioner itu menyebut, semua pihak mesti mengkaji secara mendalam soal prinsip demokrasi Indonesia. Bagi Doli, dengan adanya Pilkada langsung, banyak juga kemajuan yang dirasakan.

"Saya kira pertama perubahan ini tidak boleh kita set back bahwa kedaulatan rakyat harus kita junjung. Tinggal kalau pun ada eksesnya kita cari solusinya mungkin dalam undang-undang ada beberapa pasal yang harus kita perkuat supaya ekses yang tidak meluas," tandasnya.

Sebelumnya, Pernyataan Bamsoet itu disampaikan dalam acara Milenial Fest di Balai Sarbini, Sabtu (14/12). Menurut Bamsoet, pemilu langsung juga berakhir pada kekacauan parlemen itu sendiri. Dia lalu menantang anak anak muda untuk mengubah sistem politik saat ini, yaitu Pilkada lewat DPRD.

"Ubah sistem politik kita. Kembalikan ke parlemen. Ayo siapa yang bisa jawab? Ada ide enggak, karena sistem politik yang kita pilih, sistem demokrasi yang kita putuskan hari ini adalah sistem pemilu langsung dan perlukan biaya tinggi," kata Bamsoet.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat rapat kerja dengan Kemendagri RI, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Foto: Helmi Afandi/kumparan