Kondisi Dunia Usai Ratu Elizabeth II Wafat: 5 Negara Persemakmuran Ingin Lepas
·waktu baca 12 menit
PerbesarRatu Elizabeth II meninggal dunia dengan tenang pada usia 96 tahun pada Kamis (8/9). Setelah kemangkatan Elizabeth, sorotan tertuju terhadap putranya, Charles.
"Sang Ratu meninggal dengan tenang di Balmoral sore ini," tulis pernyataan Istana Buckingham.
Ratu Elizabeth II merupakan ratu terlama di Inggris. Mahkota segera diberikan kepada putra sulungnya yang juga pewaris pertama takhta, Pangeran Charles.
Suksesi kerajaan hanyalah masalah sederhana. Proses tersebut menyaksikan Pangeran Charles menjadi Raja Charles III. Pertanyaan yang membayangi justru berada pada peran bangsawan di Inggris.
Selama ribuan tahun dalam sejarah, Charles adalah pewaris takhta yang mendapati waktu terlama untuk mempersiapkan diri sebelum memerintah.
Ratu Elizabeth II menjadi penguasa Inggris pada usia 27 tahun, sedangkan Raja Charles III mewarisinya pada usia 73 tahun. Raja Charles III memanfaatkan waktu itu untuk mengambil tanggung jawab yang perlahan semakin berat seiring bertambahnya usia Elizabeth.
Raja Charles III tampaknya akan mengantarkan imbas menggemparkan terhadap keluarga kerajaan. Sejak dulu, Raja Charles III vokal berbicara tentang pengurangan jumlah monarki yang bekerja penuh waktu.
Mengurangi timnya menjadi anggota inti akan menempatkan sang penguasa monarki dalam situasi sulit. Raja Charles III dapat menarik kaum republiken dengan memangkas upah yang diberikan kepada bangsawan.
Tetapi, dia juga dapat memicu pertentangan. Raja Charles III sempat dikabarkan mempertimbangkan restrukturisasi monarki pada 2021. Garis suksesi mencatat 22 anggota keluarga dengan gelar bangsawan tertinggi di Inggris.
Usai mengambil alih kekuasaan, Raja Charles III berencana merombak timnya menjadi delapan anggota kunci yang terdiri dari bangsawan senior.
Raja Charles III dikatakan akan mempertahankan istrinya, Permaisuri Camilla Parker; Pangeran William dan istrinya, Kate Middleton; Pangeran Edward dan istrinya, Sophie Helen; serta Putri Kerajaan, Anne.
"Meskipun ini semua adalah individu yang akan mewakili mahkota di masa depan, saya pikir Charles akan mencoba menarik perhatian pada dirinya sendiri, Camilla, dan keluarga Cambridge sebagai masa depan monarki," ujar komentator kerajaan, Kinsey Schofield.
Pengurangan bangsawan senior dapat menghemat dana publik. Keputusan tersebut turut merampingkan kehadiran pers yang mengorbit keluarga kerajaan. Alhasil, monarki dapat mengendalikan pesan yang mencapai telinga publik dengan lebih mudah.
Cara Raja Charles III Bangun Citra Positif Sebagai Penguasa Baru Inggris
Setelah mempersiapkan diri selama berdekade-dekade, Raja Charles III mulai mengukir peran sebagai penguasa monarki. Selama periode itu, Raja Charles III kerap menyuarakan pandangannya sebelum naik takhta.
Raja Charles III memamerkan komitmen terhadap aktivisme lingkungan dan badan amal. Dia lantang membanggakan keterlibatannya dalam urusan publik, tetapi menikmati kekayaan yang luar biasa pula.
Kini, dia harus meraba batas antara advokasi politik dan kekuasaan kerajaan. Sebab, setiap langkah yang diambil dapat memengaruhi popularitasnya di seluruh Inggris dan Persemakmuran.
Perdana menteri maupun parlemen tidak bisa mengambil tindakan tanpa persetujuan raja. Tetapi, penguasa monarki jarang menggunakan wewenangnya untuk menolak gagasan yang diajukan pemerintah selama bertahun-tahun terakhir.
Raja Charles III mengakui tidak akan bisa campur tangan dalam politik sebagai raja. Namun, baik pemerintah atau masyarakat telah mengenal pemikirannya dengan baik.
Selama menjabat sebagai Pangeran Wales, dia sempat dikabarkan akan mengurangi jumlah bangsawan yang bekerja dan memotong pengeluaran.
"Kita kemungkinan akan melihat kelompok yang lebih kecil mewakili mahkota, dan akan ada pro dan kontra untuk itu," terang sejarawan di University of Toronto. Carolyn Harris.
Dalam kontroversi-kontroversinya, berbagai petunjuk tentang bagaimana dia akan berkuasa sebenarnya telah bertebaran. Salah satu skandal yang menarik perhatian adalah perselingkuhan dalam pernikahannya dengan Putri Diana.
Akibatnya, Raja Charles III mendapati popularitas yang menurun antara masyarakat. Jajak pendapat Ipsos menunjukkan temuan itu pada April 2022. Setengah populasi warga negara itu menginginkan Pangeran William menjadi raja berikutnya.
Raja Charles III kemudian membangun kembali sentimen positif dalam publik Inggris. Tetapi, dia tetap menghadapi tantangan serupa di antara anggota kerajaan.
Raja Charles III kembali terjerat dalam kontroversi terkait badan amalnya, Prince of Wales' Charitable Fund (PWCF), pada Juli. Laporan menunjukkan, PWCF mendapatkan sumbangan dari saudara teroris Osama bin Laden senilai USD 1,2 juta (Rp 17,8 miliar) pada 2013.
Raja Charles III membangun citra baik berkat menyuarakan isu lingkungan dan perubahan iklim. Namun, advokasinya pun tidak luput dari kritik. Para ilmuwan memprihatinkan isu yang diperjuangkan Raja Charles III. Pada 2019, Good Thinking Society bahkan menyebut Raja Charles III 'anti-sains'.
Dalam politik, dia juga menghadapi berbagai tudingan. Raja Charles III kerap dituduh berusaha memengaruhi pemerintah Inggris.
Pada 2015, dia dikatakan menerima dokumen rahasia seputar urusan internal pemerintah Inggris. Padahal, menteri pun tidak pernah melihat dokumen semacam itu.
Anggota parlemen lantas menyebutnya sebagai 'pelobi terbaik' di Inggris. Raja Charles III telah melibatkan diri dalam lobi pribadi tentang masalah seperti penangkapan ikan secara ilegal hingga pesanan helikopter selama Perang Irak.
Sebagai seorang raja, Charles III mungkin tidak akan vokal menyerukan masalah politik. Analis menduga, dia tampaknya akan mengadopsi pendekatan diplomatik serupa dengan Elizabeth.
Yang Berubah Usai Ratu Elizabeth Mangkat
Royal Cypher atau monogram kerajaan terdiri dari nama dan gelar penguasa monarki. Sandi tersebut lantas berubah setiap kekuasaan berganti.
Monogram biasanya terlihat di seragam resmi, gedung pemerintahan, dan dokumen kerajaan. Barang-barang itu memiliki monogram EIIR yang merujuk pada Elizabeth II Regina.
Setelah kemangkatannya, monogram itu mungkin akan diubah dengan CIIIR untuk mengacu pada Rajaj Charles III. Otoritas hanya akan mengubah huruf pertama. Sebab, inisial R dapat berarti Rex (Raja) maupun Regina (Ratu) dalam bahasa Latin.
Bendera yang berkibar di luar kantor kepolisian, dinas pemadam kebakaran, sampai angkatan laut negara tersebut menampilkan monogram EIIR. Mengambil 'warna-warna Ratu', resimen militer bahkan mengibarkan bendera dengan monogram bersulam emas.
Ratu Elizabeth II menempati posisi kepala negara di sejumlah negara seperti Australia, Kanada dan Selandia Baru. Negara-negara tersebut memiliki bendera khusus untuk menyambut kunjungannya, yakni ‘bendera E’.
Perubahan serupa juga dapat menyasar bendera Royal Standard of the United Kingdom. Bendera sebelumnya mencakup Skotlandia, Irlandia, dan Inggris.
Sebagai pewaris takhta, Raja Charles III dianugerahi gelar Pangeran Wales. Ketika dia menduduki takhta, Charles mungkin akan memasukkan elemen Wales.
Sang penguasa monarki tidak tampil pada uang kertas ketika naik takhta pada 1952. Ratu Elizabeth III kemudian mulai muncul pada uang kertas GBP 1 pada 1960. Gambar penguasa monarki baru akan membutuhkan persetujuan dari Istana Buckingham.
Wajah Ratu Elizabeth III juga muncul pada pada koin di Selandia Baru, uang kertas USD 20 di Kanada, serta uang kertas maupun koin di bagian lain dari Persemakmuran.
Disadur dari The Guardian, 4,5 miliar uang kertas sterling yang beredar memiliki wajah Ratu Elizabeth III. Nilai keseluruhan uang tersebut mencapai GBP 80 miliar (Rp 1,3 kuadriliun).
Untuk menggantinya dengan wajah Charles, otoritas kemungkinan membutuhkan waktu setidaknya dua tahun. Ketika uang kertas GBP 50 terbaru dikeluarkan pada Juni 2021, proses penarikan dan penggantian menghabiskan waktu 16 bulan bagi Bank of England.
Desain koin dapat melewati perubahan yang lebih lambat lantaran tidak adanya penarikan. Penguasa monarki berbeda lantas bisa bersemayam dalam dompet orang-orang.
Uang dengan potret Elizabeth akan tetap dicetak hingga setidaknya akhir 2022. Bank kemudian akan menggunakan porter baru Charles.
Menurut tradisi, penguasa monarki menghadap ke arah yang berlawanan dari pendahulu mereka dalam potret tersebut. Tradisi semacam itu berkembang sejak masa kekuasaan Charles II.
Edward VIII kemudian mengambil pengecualian lantaran lebih menyukai potret dirinya yang menghadap ke kiri. Tradisi tersebut lalu kembali pulih saat masa kekuasaan George VI. Dia mengabaikan potret sebelumnya dengan menghadap ke kiri.
Otoritas memberikan monogram penguasa monarki ketika membuat kotak pos. Hingga lebih dari 100.000 kotak pos tersebar di Inggris, sehingga membutuhkan waktu lama untuk pergantian.
Kotak pos Royal Mail memuat monogram EIIR. Tetapi, kotak-kotak lama tersebut kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan inisial. Postal Museum mencatat, perubahan hanya akan muncul pada produksi kotak baru.
Kotak pos dengan monogram GR untuk Raja George VI bahkan masih ada sampai sekarang di Inggris. Kendati demikian, kantor pos akan mengubah prangko dengan gambar penguasa monarki baru.
Berbeda dengan dokumen cetak, salah satu perubahan yang instan terjadi dalam lirik lagu kebangsaan. God save our Grace Queen atau Tuhan Jaga sang Ratu akan berubah menjadi God save our Grace King yang berarti Tuhan Jaga sang Raja.
Berikut penggalan lirik God Save The King yang gantikan God Save The Queen:
God save our gracious King!
Long live our noble King!
God save the King!
Send him victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the King!
Penguasa monarki adalah Gubernur Tertinggi Gereja Inggris. Doa-doa untuknya tertuang dalam Buku Doa Umum yang dibuat pada 1662.
Doa tersebut tampaknya akan berubah menjadi doa baru untuk Charles. Perubahan itu membutuhkan undang-undang atau surat perintah kerajaan. Pendeta bisa membuat perubahan sementara pula untuk kebaktian.
Ikrar kesetiaan kepada mahkota juga akan berubah menyesuaikan penguasa monarki. Anggota parlemen harus mengambil sumpah tersebut untuk berbicara dalam debat maupun menerima upah.
Warga negara baru di Inggris juga harus mengambil sumpah kepada mahkota. Kementerian Dalam Negeri Inggris lantas akan mengubah sumpah tersebut.
Paspor yang dikeluarkan atas nama Elizabeth juga akan mengalami perubahan. Sebab, dokumen itu memiliki kata ganti gender perempuan, sehingga harus menyesuaikan dengan kata ganti gender laki-laki. Tetapi, perubahan semacam itu tidak akan memengaruhi paspor lama.
Perubahan serupa akan berdampak pula pada surat perintah kerajaan. Dokumen tersebut memiliki otoritas atas lebih dari 600 perusahaan yang memiliki riwayat memasok bagi rumah tangga kerajaan Inggris.
Kemangkatan Elizabeth mengantarkan masa-masa genting bagi sejumlah wilayah Persemakmuran. Hingga 14 negara tersebut mengakui penguasa monarki sebagai kepala negara mereka, sehingga harus mengubah konstitusi untuk merujuk pada Charles.
Nama Elizabeth turut muncul dalam banyak undang-undang yang membutuhkan penyusunan ulang. Perubahan itu bukanlah proses yang mudah maupun murah, terutama bagi negara-negara kecil.
Negara-negara lainnya juga tengah menyaksikan gerakan pro-republik. Perubahan konstitusi tersebut lantas memerlukan referendum.
Keputusan itu bisa mengancam kekuasaan penguasa monarki baru. Setelah Barbados beralih menjadi republic pada 2021, langkah serupa dapat menyusul dari negara lain di Karibia.
Australia, Kanada, dan Selandia Baru telah merancang langkah untuk mengantisipasi perubahan. Sehingga, penguasa monarki baru akan secara otomatis menjadi kepala negara.
5 Negara Persemakmuran Ingin Lepas dari Inggris Usai Ratu Elizabeth II Mangkat
Imperium Britania merenggut hingga seperempat wilayah permukaan bumi dan menguasai lebih dari 458 juta orang pada 1922. Selama masa pemerintahan Elizabeth, pengaruhnya menyusut menjadi ekonomi tingkat menengah.
Elizabeth menempati posisi penguasa monarki dan kepala negara dari tujuh negara merdeka pada 1952. Dia mengendalikan Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Pakistan, dan Ceylon yang sekarang menjadi Si Lanka.
Negara-negara itu disebut sebagai Alam Persemakmuran atau Commonwealth Realm. Kekuasaannya atas Selandia Baru turut meliputi negara asosiasi Kepulauan Cook dan Niue.
Elizabeth juga memerintah 14 wilayah dependensi, termasuk Bermuda dan Gibraltar. Sejak menjadi penguasa monarki, Alam Persemakmuran bertambah usai kemerdekaan negara bekas jajahan. Sebagiannya turut memutuskan untuk menjadi republik.
Dalam masa pemerintahannya, Elizabeth adalah kepala negara di 32 negara. Tetapi, jejak kekuasaan tersebut kemudian menurun.
Hingga 17 negara di antaranya menghempaskan hubungan dengan Inggris: Uganda, Trinidad dan Tobago, Tanganyika, Afrika Selatan, Sierra Leone, Pakistan, Nigeria, Mauritius, Malta, Malawi, Kenya, Guyana, Ghana, Gambia, Fiji, Sri Lanka, dan Barbados.
Delapan referendum diadakan saat Elizabeth menduduki takhta Inggris. Ghana dan Afrika Selatan berhasil menggelar referendum pada 1960.
Begitu pula dengan Gambia pada 1970 setelah gagal pada 1965. Tuvalu turut mengadakan dua referendum pada1986 dan 2008. Namun, kedua upaya tersebut menemui kebuntuan.
Hambatan serupa terjadi bagi Australia pada 1999, serta Saint Vincent dan Grenadine pada 2009. Sementara itu, Barbados mendeklarasikan kemerdekaan tanpa referendum pada 2021.
Sebagian negara mungkin berhasil menghapuskan jejak kolonial Inggris. Tetapi, sebelum mangkat pun Elizabeth masih menjadi kepala negara Inggris dan 14 negara Persemakmuran.
Negara-negara tersebut adalah Antigua dan Barbuda, Australia, Bahama, Belize, Kanada, Grenada, Jamaika, Selandia Baru, Papua Nugini, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Kepulauan Solomon, Tuvalu, dan Inggris.
"Lebih dari 70 tahun, Yang Mulia adalah Kepala Persemakmuran yang berdedikasi, menghubungkan lebih dari dua miliar orang di seluruh dunia," tulis situs resmi keluarga kerajaan Inggris.
Belasan negara itu berbeda dengan Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Persatuan tersebut terdiri dari negara-negara bekas jajahan, tetapi belum tentu mengakui sang penguasa monarki sebagai kepala negara.
Elizabeth merupakan pendukung setia asosiasi itu sepanjang hidupnya. Namun, Persemakmuran kian bergulat dengan ikatan mereka dengan masa penjajahan.
Alhasil, para anggota tengah mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan kelompok tersebut.
Salah satunya adalah Gambia yang menarik diri pada 2013. Pihaknya mencela Persemakmuran sebagai 'lembaga neo-kolonial'. Kendati demikian, negara itu kembali bergabung usai presiden baru terpilih pada 2018.
Usai kemangkatan Elizabeth, periode transformasi tiba di Persemakmuran. Negara-negara anggota tampaknya akan mulai menjauhkan diri dari asosiasi itu, terutama di Karibia.
Pertanyaan tentang referendum pun kembali menggema dari Alam Persemakmuran. Mereka ingin menyusul Barbados yang mencopot Elizabeth sebagai kepala negaranya pada November 2021.
Mengenal Operation London Bridge, Protokol Usai Ratu Elizabeth II Mangkat
Operation London Bridge resmi dipakai. Itu adalah protokol resmi yang digunakan kala kepala negara Inggris Raya, Ratu Elizabeth II mangkat.
Protokol Operation London Bridge direncanakan jauh sebelum Ratu Elizabeth mengembuskan napas terakhir, tepatnya pada 1960an.
Namun, dari awal disusun Operation London Bridge sudah mengalami beberapa kali revisi, sebelum akhirnya benar-benar digunakan pada 2022 ini.
Sebenarnya Operation London Bridge adalah nama resmi dari perencanaan pemakaman kenegaraan sang Ratu Elizabeth II.
Dalam rencana itu yang paling utama disusun adalah bagaimana cara Kerajaan Inggris mengumumkan mangkatnya kepala negara. Mereka lalu merencanakan periode perkabungan negara.
Pada ujungnya seluruh detail terkait prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II ada di dalam protokol Operation London Bridge yang begitu spesifik.
Frasa tentang 'London Bridge is down' turut digunakan sebagai komunikasi resmi demi mengabarkan kematian Ratu ke Perdana Menteri beserta anggota kunci Kerajaan Inggris.
Dengan adanya Operation London Bridge maka seluruh pihak terkait harus mengaplikasikan semua rencana dengan sebaik dan sedetail mungkin.
Pelaksanaan Operation London Bridge begitu detail dan rumit. Pasalnya, yang dilibatkan bukan cuma Pemerintah Inggris.
Beberapa departemen wajib ikut serta pada Operation London Bridge. Mereka adalah Gereja Inggris, Kepolisian Metropolitan, Angkatan Bersenjata, media-media, otoritas London Raya sampai seluruh transportasi di London.
Menurut beberapa catatan, Ratu Elizabeth II adalah pihak yang menyusun beberapa keputusan penting mengenai Operation London Bridge.
Ratu Elizabeth II tidak sendirian, beberapa keputusan lainnya ditentukan oleh suksesornya yaitu Pangeran Charles yang kini sudah menjadi penguasa baru Inggris, Raja Charles III.