Lika-Liku Suharso Jadi Ketum PPP: Dipecat Mukernas Lalu Melawan
·waktu baca 11 menit
PerbesarSuharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP dalam forum Mukernas yang dihadiri DPP dan DPW di Serang, Banten, Minggu (4/9).
Setelah Mukernas, Rapat Harian DPP lalu menunjuk anggota Wantimpres Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum PPP hingga tahun 2025 mendatang. Namun, Suharso menolak keputusan tersebut.
Lantas, bagaimana perjalanan Suharso sejak ditunjuk sebagai ketum hingga diberhentikan? Berikut yang telah kumparan rangkum:
Jadi Plt Ketum PPP Gantikan Romy Tahun 2019
Suharso Monoarfa tampak lega setelah dikukuhkan resmi sebagai Plt Ketua Umum PPP dalam Mukernas PPP 2019. Surharso mengajak kubu Djan Faridz untuk kembali pada PPP hasil Muktamar Surabaya.
Suharso menggantikan Romahurmuziy yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Kita masih menyaksikan, ya, pernak-pernik secara kultural yang menamakan dirinya juga Partai Persatuan Pembangunan. Saya mengajak pada mereka semua untuk kembali ke rumahnya," kata Suharso di Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019).
Ia mengaku sudah bertemu dengan Djan Faridz dan mengklaim saat ini Djan --yang sudah digantikan Humprey Djemat-- mendukung kepengurusan PPP di bawah komando Suharso.
"Beliau mengatakan beliau akan mendukung setidak-tidaknya supaya di dalam pemilu PPP tetap solid," ucap Suharso. Pernyataan itu disambut tepuk tangan meriah peserta mukernas.
"Pak Djan Faridz sebenarnya saya undang, cuma dia ada di luar kota," tambahnya.
Suharso menuturkan, jabatan Plt Ketua Umum sebenarnya sama dengan Ketua Umum. Perihal sampai kapan menjadi Plt ketum, ia membeberkan hingga kepengurusan PPP selesai yakni tahun 2021. Namun untuk mengesahkan Suharso menjadi ketum definitif, harus melalui muktamar luar biasa.
"Ya, melanjutkan. Periode saya sampai dengan 2021," tegasnya.
Setelah resmi menjadi Plt Ketum PPP, Suharso pun wajib mundur dari jabatan Wantimpres. Sebab, tak boleh merangkap jabatan.
"Cuma memang tahapannya menunggu keputusan presiden, saya sudah sampaikan kepada presiden dan mudah mudahan lancar," ujar Suharso.
Terpilih di Muktamar Makassar 2020
PPP lalu menggelar Muktamar IX untuk memilih ketua umum definitif pada Desember 2020. Sejumlah nama seperti Plt Ketum Suharso Monoarfa, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), hingga anggota Wantimpres Muhammad Mardiono disebut bakal menjadi kandidat ketum PPP.
Waketum PPP Arsul Sani yang saat itu menjabat sebagai sekjen mengatakan, muktamar akan digelar di Makassar.
"PPP memang berencana melaksanakan Muktamar IX sebelum pergantian tahun 2020. Rencana di Makassar atau tempat lain sebagai alternatif yang ditetapkan," kata Arsul kepada kumparan, Minggu (25/10/2020).
Kendati demikian, Suharso berujung menjadi satu-satunya yang mendaftar resmi sebagai caketum. Saat proses pemilihan berlangsung, ternyata Gus Yasin belum mendaftarkan diri secara resmi. Padahal, ia telah mendeklarasikan diri sebagai caketum.
PPP sepakat mengukuhkan Suharso sebagai Ketua Umum periode 2021-2026. Keputusan ini diambil secara aklamasi dalam rangkaian kegiatan Muktamar IX yang dihadiri DPW dan DPC partai se-Indonesia, Sabtu (19/12/2020) malam.
Setelah itu, Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar IX PPP, Amir Uskara, meminta persetujuan dari seluruh peserta untuk menetapkan Kepala Bappenas itu sebagai ketum.
"Jadi hanya ada satu calon. Karena hanya ada satu calon, maka kita langsung tetapkan sebagai ketua terpilih, setuju?" tanya Amir kepada seluruh peserta.
"Setuju," jawab seluruh peserta yang ikut secara virtual dari wilayah zonasi masing-masing.
Sejumlah Kader PPP Protes Kepengurusan Suharso, Ancam Gelar Muktamar Tandingan
Meski terpilih secara aklamasi, penetapan Suharso sebagai ketum saat itu tak mulus. Susunan kepengurusan harian DPP PPP diprotes sejumlah kader yang menamai diri Gerakan Penyelamatan-PPP (GP-PPP).
GP-PPP diinisiasi mantan pengurus DPP PPP Periode 2016-2020, antara lain: Rudiman, Makmun Halim, Mustaqim, Muhlisin, Hj. Maryam Thowil, Joko Krismianto, dan Rusli Effendi.
"Meminta Ketua Umum terpilih di Muktamar IX dan anggota tim formatur untuk meninjau kembali susunan pengurus PPP periode 2020-2025, mengubah susunan pengurus yang mencerminkan semua komponen, dan mengutamakan kader pejuang PPP yang sudah berkiprah," kata Rusli Efendi, Selasa (9/2/2021)
"Setelah kami cermati, pelajari, dan menimbang ternyata proses keterpilihan Ketua Umum DPP PPP tak sesuai AD/ART Partai, berikut dalam penyusunan pengurus DPP PPP yang terdiri dari 45 orang pengurus," imbuhnya.
Selain itu, GP-PPP juga meminta Menkumham Yasonna Laoly agar menolak mengesahkan susunan kepengurusan DPP PPP sampai masalah internal partai selesai.
GP-PPP juga mempersoalkan majunya Suharso dalam Muktamar. GP-PPP menilai, Suharso maju karena ada intervensi Presiden Jokowi.
"Adanya dugaan kuat sebelum dan pada saat Muktamar IX, intervensi Istana, Plt Ketua Umum terpilih Suharso Monoarfa maju bukan karena atas panggilan untuk membesarkan dan menyelamatkan PPP, tetapi lebih pada perintah Presiden," kata Rusli.
Rusli menyatakan jika protes ini tak direspons, GP-PPP akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dan menggelar Muktamar tandingan.
"Jika tuntutan ini tidak diindahkan oleh Ketua Umum terpilih dan anggota formatur maka kami atas nama GP-PPP dan komponen-komponen pejuang PPP lainnya akan menempuh jalur hukum dan melaksanakan muktamar ulang sesuai AD/ART dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua Umum dan Sekjen/Wakil Sekjen," tutup Rusli mengakhiri sikap GP-PPP.
Bangun Koalisi Indonesia Bersatu dengan Golkar dan PAN
Meski awal sempat dilanda intrik, kepemimpinan Suharso terus berlanjut. Suharso menggencarkan kerja partai. Ia juga menangani berbagai persoalan sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Pada Kamis (12/5/2022) malam, Suharso dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan diundang Ketua Umum Golkar Airlangga di Rumah Heritage, Menteng, Jakarta Pusat. Ketiganya lalu sepakat membentuk koalisi jelang Pilpres 2024.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, PPP lalu resmi menandatangani nota kesepakatan. Para ketum partai menandatangani nota kesepakatan tersebut.
Nota kesepakatan yang ditandatangani ketiga ketum disaksikan oleh ketua 34 DPD ketiga parpol. Airlangga mengatakan dengan nota kesepakatan ini, tiga parpol sepakat untuk tidak menggunakan politik identitas di Pilpres 2024.
"Malam ini menjadi malam yang bersejarah karena kami bertiga Golkar, PAN, dan PPP menandatangani kerja sama," kata Airlangga di GBK, Senayan, Sabtu (4/6/2022).
"Jadi sebetulnya statement-nya sudah sangat jelas bahwa ini akan kita bangun ke depan agar politik kita yang bukan politik identitas dan ini sesuai dengan apa yang diupayakan agar masyarakat kita tidak terbelah," imbuh dia.
Polemik Amplop Kiai
Suharso Monoarfa menuai kecaman karena berpidato menyinggung ada tradisi 'amplop untuk kiai'. Dia bahkan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penistaan agama.
Laporan itu telah diterima dan teregister dengan nomor LP/B/428/VII/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 20 Agustus 2022. Suharso dipolisikan oleh seseorang bernama Ari Kurniawan.
"Jadi hari Sabtu kami dampingi Pak Ari. Saya selaku kuasa hukumnya (melaporkan) atas dugaan tindak pidana penghinaan terhadap kiai terkait omongannya Pak Suharso itu waktu dia pidato di acaranya KPK itu," kata pengacara Ari, Ali Jufri saat dihubungi, Senin (22/8).
Jufri menyebut, pernyataan Suharso itu dianggap telah merendahkan sosok para kiai dan pesantren.
"Ini sebuah bentuk penghinaan terhadap kiai dan pesantren di mana pesantren ini kan mendidik generasi baru menjadi generasi masa depan. Tapi ketika ada pernyataan ini menjadi tidak baik," ujar Jufri.
Bukti rekaman pidato Suharso soal 'amplop kiai' itu juga telah diserahkan ke penyidik.
Dalam laporannya, Suharso dituduhkan melanggar Pasal 156 dan atau Pasal 156 A KUHP tentang ujaran kebencian dan atau penistaan terhadap suatu agama.
Suharso menuai polemik karena dinilai merendahkan kiai dan pondok pesantren dalam pidato saat pembekalan antikorupsi bagi PPP di Gedung ACLC KPK, Senin (15/8).
Dalam pidatonya, Suharso cerita saat baru diangkat sebagai Plt Ketua Umum, dia sowan ke kiai-kiai di ponpes besar. Dia menyebut jika bertemu kiai maka harus ada amplopnya.
Didesak Mundur 3 Majelis PPP
Menyusul polemik amplop kiai, muncul surat dari 3 Majelis di DPP PPP kepada Ketum Suharso Monoarfa. Isi surat tersebut yakni meminta Suharso mengundurkan diri dari jabatannya.
Tertulis surat itu ditandatangani oleh tiga Pimpinan Majelis PPP, yakni Majelis Syariah Mustofa Aqil Siraj, Majelis Kehormatan Muhamad Mardiono, dan Majelis Pertimbangan Zarkasih Nur.
"Kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP PPP meminta Saudara Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP," tulis 3 Majelis PPP dalam surat yang diterima kumparan pada Selasa (23/8). Elite PPP mengkonfirmasi kebenaran surat ini.
"Permintaan di atas insyallah akan membawa kebaikan bagi PPP dan seluruh jajaran maupun akar rumput yang ada di dalamnya. Kebaikan ini yang kami yakini akan menjadi salah satu faktor penyelamat PPP dalam Pemilu 2024," imbuhnya.
Terdapat empat pertimbangan yang disampaikan untuk meminta Suharso mundur sebagai Ketum PPP. Pertama, berkaitan dengan pidato 'Amplop Kiai' yang disampaikan saat forum anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK pada 15 Agustus 2022.
Kedua, Suharso dinilai tidak dapat menjalankan kepemimpinannya di PPP, tercermin dari berbagai demonstrasi yang dilakukan terhadapnya.
Ketiga, berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Monoarfa di berbagai media dan medsos yang menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam.
Terakhir, elektabilitas PPP dinilai tidak beranjak naik dalam kepemimpinan Suharso.
Diberhentikan dalam Mukernas
Suharso telah meminta maaf dan memberikan klarifikasi pada kiai dan pihak-pihak yang tersinggung. Suharso sowan ke sejumlah kiai, termasuk Ketua Majelis Syariah PPP KH. Mustofa Aqil Siraj di Cirebon, Jawa Barat. Namun, upayanya meraih hati para kiai tersebut tak berhasil.
Suharso diberhentikan sebagai Ketua Umum oleh Majelis Tinggi DPP. Keputusan itu diambil dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) di Serang, Banten, Minggu (4/9).
"Dengan berat hati pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan.
Tiga Majelis PPP berkesimpulan terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa pribadi dengan masyarakat Indonesia yang mereka adalah pemilih dan simpatisan PPP.
Kegaduhan itu terkait pidato Suharso yang juga Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang 'tradisi amplop untuk kiai' yang viral.
Proses pemberhentian Suharso dilakukan setelah Majelis Tinggi menerima beberapa surat permintaan agar Suharso mengundurkan diri. Surat ketiga dilayangkan pada 30 Agustus.
Kemudian tiga Pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP, serta meminta Pengurus Harian (PH) DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.
Dia menyebut, keputusan yang dipimpin Ketua Majelis Syari’ah, KH. Mustofa Aqil Siraj, itu harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP di Indonesia.
"Karena di tangan para kiai, para ulama dan habaib inilah yang melahirkan PPP dalam rangka turut serta membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini," ucapnya.
"Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yang berasaskan Islam ini," kata Usman.
Setelah pemberhentian itu, Rapat Pengurus Harian DPP PPP menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso.
Suharso Tolak Diberhentikan: yang Tak Mau Konsolidasi, Minggir
Suharso Monoarfa tak terima diberhentikan sebagai Ketum PPP dalam forum Mukernas yang dihadiri pengurus DPW se-Indonesia, Minggu (4/9).
Suharso muncul di acara Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia bertajuk 'Merawat Persatuan dengan Pembangunan' di Jakarta pagi tadi. Dia menyatakan masih ketua umum PPP.
"Begini, begini, saya masih ketua umum. Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkam adalah tidak benar," kata dia.
Suharso juga menegaskan ingin melakukan konsolidasi menuju Pemilu 2024. Ia mengaku sudah lelah dengan dinamika partai yang terjadi. Jika ada kader yang tak ingin konsolidasi, sebaiknya tak ikut dalam proses tersebut.
"Pemilu sudah dekat, kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi, minggir. Kita sudah lelah. Jangan memprovokasi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi, ya, saya ingin mengatakan sekali lagi saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," kata dia.
Waketum PPP: Pemberhentian Sesuai AD/ART, Sejumlah Loyalis Dorong Suharso Melawan
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, memastikan penggantian Suharso sudah sesuai AD/ART. Penggantian Suharso disetujui oleh 30 dari 34 DPW yang hadir di Mukernas.
Menurutnya, kalau mekanisme pemberhentian Suharso saat ini dipertanyakan, pengangkatannya sebagai Plt Ketum dulu juga tidak sah.
"Dulu ketika kami dapat musibah, yang jadi Plt ketua umum kan Pak Suharso. Padahal saat ini AD/ART mengatakan yang bisa menjadi Plt ketua umum salah satu di antara wakil ketua umum. Pak Suharso bukan wakil ketua umum pada saat itu, ketua majelis pertimbangan. Tetapi dengan fatwa dari Majelis Syariah yang dibenarkan oleh Mahkamah Partai maka yang ada di AD/ART itu "terdelete"," kata Arsul di Gedung DPR Senayan, Selasa (6/9).
"Tergantikan fatwa Majelis Syariah yang dibenarkan oleh Mahkamah Partai karena ada alasan kedaruratan. Waktu itu dipandang yang paling pas adalah Pak Suharso," imbuh dia.
Ia juga menilai hasil Mukernas tak dapat dipersoalkan dengan absennya Suharso.
"Kalau hanya persoalan undangan yang tandatangan Pak Arsul [saya] dan Wasekjen soal cuma undangan ini. Saya teken undangan rapat itu sudah sering dan selama ini tidak pernah dipersoalkan. Jadi lucu," ujarnya.
"Kenapa [dulu] tidak bicara kenapa Pak Suharso jadi Plt Ketum kemudian bikin Muktamar? Enggak sah dong muktamarnya karena muktamar di Makassar diselenggarakan oleh Plt ketum yang tidak sah menduduki jabatan? Kenapa kok enggak dipertanyakan kenapa persoalannya jadi urusan undangan," lanjut dia.
Lebih lanjut, Arsul menuturkan ada beberapa orang yang dianggap 'loyalis Suharso' meminta Suharso untuk melawan pemberhentiannya sebagai Ketua Umum.
"Yang saya pahami kan begini, memang ada sejumlah teman yang sebut sajalah sebagai loyalis Pak Harso mendesak beliau untuk melakukan perlawanan," katanya.
Arsul menilai, Suharso telah memahami kondisi lingkungan di internal dan eksternal PPP yang mengharapkan dirinya untuk fokus menjalani tugas sebagai menteri. Namun, ada beberapa orang yang merasa dirugikan dengan diberhentikannya Suharso.
"Kalau Pak Suharso sendiri, beliau tahulah, ya, situasi internalnya maupun lingkungan eksternalnya bahwa beliau diharapkan fokus saja menjadi menteri, itu beliau tahu persis ya," kata Arsul.
"Tetapi, kan, biasa, kalau misalnya di satu organisasi mana pun pimpinan berganti ada sosok-sosok yang merasa terugikan," ucap dia.