Mahfud MD Godok Aturan Satu Pintu Komando Pengamanan Laut

9 Januari 2020 19:37 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (6/1). Foto: Darin Atiandina/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (6/1). Foto: Darin Atiandina/kumparan
ADVERTISEMENT
Pemerintah saat ini tengah membahas sinkronisasi aturan terkait pengamanan laut di Indonesia. Penguatan fungsi ini dikaji dalam penyusunan Omnibus Law yang akan diajukan ke DPR RI.
ADVERTISEMENT
Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan, aturan itu akan mengatur kewenangan hukum beberapa lembaga dalam menjaga wilayah perairan. Sinkronisasi diperlukan sehingga ada koordinasi antarlembaga dan tak terjadi tumpang tindih.
"Koordinasinya saja karena sekarang ada 7 institusi yang punya wewenang melakukan tindakan-tindakan hukum di laut. Ada Pol Air, ada KKP. Itu yang menenggelamkan itu," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (9/1).
"Kemudian ada Bakamla, ada Angkatan Laut, ada Departemen Perhubungan, ada Bea Cukai, ada Imigrasi, macam-macam di situ. Kan wewenang ini nanti akan dikoordinasikan aja," ujar Mahfud.
Karena banyaknya lembaga yang menjaga keamanan laut, Mahfud ingin komando penindakan di pegang oleh satu lembaga. Tapi, mengenai lembaga mana yang akan bertanggung jawab dalam aturan satu pintu ini, akan ditentukan kemudian.
ADVERTISEMENT
Palaksa KRI Usman Harun-359 Mayor Laut (P) Syaifuddin Zuhri (kanan) saat apel kesiapan pasukan sebelum berlayar di Natuna, Kamis (9/1). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
"Nanti keputusan apa Bakamla atau siapa tetapi pokoknya akan ada satu pintu utama," ujar Mahfud.
Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mendorong Mahfud untuk segera menyelesaikan Omnibus Law untuk keamanan laut. Permintaan Luhut ini menyusul hadirnya kapal nelayan asal China di perairan Natuna.
“Omnibus itu saya bicara sama Pak Mahfud kita supaya segerakan Omnibus itu selesai, supaya nanti Coast Guard itu Bakamla, itu betul-betul-betul menjadi Coast Guard yang benar,” kata Luhut di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/1).
“Supaya perannya itu kuat. Kita juga taruh kapal perang ke ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) aneh juga itu,” sambungnya.