Mardani Kritik Bahlil: 10 Tahun Cukup untuk Jokowi Buktikan Kapasitas
·waktu baca 2 menit
PerbesarKetua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait keinginan para pelaku usaha di Indonesia agar Pemilu 2024 diundur.
Mardani menegaskan pemilu harus dilaksanakan lima tahun sekali sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Jika ingin memundurkan jadwal pemilu, maka perlu terlebih dahulu mengamandemen konstitusi.
“Pertama, konstitusi tegas menyatakan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun. Karena itu, ide memundurkan atau memajukan pemilu bertentangan dengan konstitusi, kecuali kita mau amandemen yang berat dilakukan saat ini,” kata Mardani ketika dihubungi, Senin (10/1).
Ia mengatakan, mundurnya jadwal pemilu tentu berdampak pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang akan bertambah. Menurut dia, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena Jokowi sudah memiliki banyak waktu untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai presiden.
“Kedua, kita mesti percaya dengan sirkulasi kepemimpinan nasional. Hingga tahun 2024, Pak Jokowi sudah tepat 10 tahun dan itu waktu yang cukup untuk membuktikan kapasitas beliau,” kata Mardani.
Anggota Komisi II DPR RI tersebut itu meminta agar semua pihak dapat melaksanakan konstitusi dan taat dengan aturan yang sudah disusun.
“Ketiga, semua fokus melaksanakan tugas dengan ikut aturan main yang sudah dibuat,” lanjut dia.
Terkait dengan teguran kepada Bahlil, Mardani menyatakan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab Jokowi sepenuhnya.
“Semua menteri baik buruknya tanggung jawab Presiden,” tutup Mardani.
Sebelumnya, Bahlil menuturkan bahwa diundurnya pemilu bisa menjadi langkah yang lebih baik bagi para pengusaha Indonesia. Sebab, situasi dunia usaha mulai kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.
"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia yang berlangsung secara daring dikutip Senin (10/1).
"Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," tambah dia.