Melihat Kasus Mensos Juliari Batubara, Bansos Harus Diberikan Tunai ke Rakyat

Mensos Juliari P Batubara salurkan paket Sembako untuk 29 LKS di Kabupaten Malang. Foto: Kemensos RI

Mensos Juliari Batubara tersandung KPK. Diduga dia mengutip dana Bansos Rp 10 ribu per paket.

Juliari Batubara mendapatkan Rp 17 miliar dari perusahaan pengadaan paket Bansos. Uang suap ini diberikan dalam dua kali pemberian.

Menyikapi apa yang dilakukan Juliari Batubara, Presiden Jokowi harus melakukan perubahan dalam skema pemberian Bansos.

"Mengganti kebijakan Bansos dari pemberian barang menjadi bantuan dalam bentuk uang tunai," kata Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho dalam keterangannya, Minggu (6/12).

Presiden Jokowi, lanjut Emerson, juga perlu memberikan instruksi kepada seluruh kementerian dan Lembaga untuk menerapkan ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

"Sistem ini dipercaya efektif dalam mencegah, mendeteksi dan menangani penyuapan di internal organisasi serta mematuhi perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan," jelas Emerson.

"Selain itu peran inspektorat sebagai pengawas internal di masing-masing Kementerian/Lembaga perlu diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendeteksi potensi korupsi dan penyimpangan yang terjadi," tambahnya lagi.

Konpers penetapan tersangka di kasus dugaan suap proyek bansos di Kemensos. Foto: Dok. Humas KPK

Langkah lainnya, Presiden Jokowi harus segera memberhentikan Juliari sebagai Menteri Sosial.

Tak hanya itu saja, Presiden Jokowi harus memberikan dukungan penuh terhadap upaya KPK membongkar dan menuntaskan korupsi yang terjadi serta momentum untuk bersih-bersih di dua Kementerian tersebut.

"Terakhir, Presiden Jokowi sebaiknya perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran menteri di lingkungan Kabinet Indonesia Maju. Dasar evaluasi harus diperluas tidak saja memperhatikan aspek kinerja selama menjadi menteri, namun juga aspek integritas dan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi," tutup Emerson.