Mencari Solusi Banjir Jakarta: Normalisasi atau Naturalisasi
PerbesarGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan banyak dikaitkan dengan banjir yang melanda Jakarta beberapa hari terakhir. Sebagai pemimpin Ibu Kota, Anies didesak untuk menormalisasi sungai jika ingin Jakarta bebas banjir.
Ada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mengeluh karena proses normalisasi sungai banyak mengalami kendala. Dan ia meminta Anies untuk berani menggunakan cara persuasif menertibkan bangunan di pinggir sungai.
“Kendala normalisasi pasti harus ada, karena lebarnya sudah sempit, lebarnya berkurang. Kalau lihat sekarang itu rumah bukan bantaran, tapi di palung sungai,” kata Basuki, Rabu (1/1).
Namun, Anies menjawab Basuki dan menyebut banjir akan terus terjadi jika kawasan selatan (Bogor dan Depok) tidak dapat mengontrol pengiriman air. Menurut Anies, normalisasi Sungai Ciliwung pun tak akan ada artinya jika tak ada kontrol.
“Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan. Maka apa pun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya,” ujar Anies.
Desakan untuk Anies
Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta hal serupa seperti Basuki. Menurut Luhut, Anies dan Pemprov DKI harus berani melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung.
"Harus ada keberanian juga, kalau enggak mau ada pergeseran ya banjir seperti ini. Kan dulu enggak ada itu, sekarang ada jadi sempit. Air susah ngalir, ya meluap. Itu kan logika," jelas Luhut, Jumat (3/1).
Luhut juga menegaskan proyek sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) harus dilanjutkan. Saat ini, proyek sudah berjalan 600 meter, dari total 1.200 meter.
Anies kembali didesak oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Bencana banjir di Jakarta sejak 1 Januari 2020 pagi menjadi pertanda bahwa Pemprov DKI harus melanjutkan normalisasi. Tidak bisa ditunda lagi.
"Kalau saya melihat, enggak ngerti saya naturalisasi itu apa, kalau Singapura naturalisasi itu emang beda-beda konteks dengan tanahnya atau apanya. Kalau di sini, kan ya harus normalisasi, harus ada kali yang besar, harus ada jalan kiri kanan," ungkap Prasetio, Kamis (2/1).
Sebagai pemimpin tertinggi di DPRD DKi, Prasetio paham Pemprov DKI memiliki anggaran cukup untuk melanjutkan normalisasi.
"Pemerintah punya uang, bukan pemerintah tidak punya uang. Makanya saya selalu fokus ke dua permasalahan, yaitu masalah banjir dan macet, tetap harus disiagakan," tuturnya.
PKS yang selama ini mendukung Anies pun ikut berkomentar. Senada dengan tokoh-tokoh sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman menyayangkan langkah Anies tidak maksimal dalam normalisasi sungai.
"Ya normalisasi dong, karena pada umumnya kali mengalami pendangkalan, penyempitan. Karena kita pikir normalisasi karena pada dasarnya kalau normalisasi selesai banjir dapat teratasi dengan baik," kata Sohibul.
Normalisasi sungai harus dilakukan agar terbebas banjir. Namun, hal berbeda diungkapkan pakar Hidrodinamika ITB, Muslim Muis, yang juga anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Muslim menyebut satu-satunya membebaskan Ibu Kota dari banjir adalah dengan naturalisasi, bukan normalisasi.
"Saya sudah sampaikan ke Pak Anies, 'Pak naturalisasi itu satu satunya jalan supaya Jakarta bebas banjir. Tidak ada pilihan lain Pak'," kata Muslim, Sabtu (4/1).
Menurutnya, konsep naturalisasi adalah menangkap air hujan, diresapkan, lalu sisanya dibuang. Hal tersebut akan efektif apabila ikut dilakukan masyarakat dengan menanam pohon.
Konsep ini merupakan pengelolaan prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau. Serta memperhatikan kapasitas tampungan air, fungsi pengendalian banjir dan konservasi.
Muslim berpendapat, normalisasi tak akan berjalan optimal karena ke depannya banjir masih mungkin terjadi di Jakarta.
"Dituduh Anies tidak normalisasi, padahal kalau dinormalisasi bapak ibu makin tenggelam bapak itu. Air itu kan ditahan dulu di hulu, karena banjir tadi kan. Kalau dinormalisasi bapak ibu, itu Jakarta tenggelam. Air yang tadinya terendam di sini, tergelontorkan ke hilir. Jadi kalau mau normalisasi pastikan dulu hilirnya (bisa menampung), bukan hulunya," ungkap Muslim.
Sebelum lebih jauh, apa sih bedanya normalisasi dan naturalisasi?
Normalisasi adalah cara mencegah banjir dengan membuat turap beton di sekeliling sungai agar air tidak meluber serta cepat sampai ke laut. Beberapa pihak normalisasi lebih berhasil mencegah banjir ketimbang naturalisasi.
Sedangkan naturalisasi artinya membangun ekosistem di sungai, membuat waduk serta bendungan sebagai daerah resapan air.
Normalisasi atau naturalisasi, kedua cara ini tampaknya harus dilakukan bersama. Begitulah kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati berpendapat tidak ada yang lebih baik antara normalisasi atau pun naturalisasi.
Namun, keduanya akan lebih baik jika dilakukan secara bersamaan.
“Untuk yang sekarang kalau normalisasi dan naturalisasi digabungkan mungkin akan lebih efektif, apalagi di era cuaca ekstrem serta ancaman climate change seperti saat ini,” kata Nur.
Nur menjelaskan, cuaca ekstrem merupakan sebuah kondisi ketika musim kemarau berlangsung lebih lama ketimbang musim hujan. Cuaca ekstrem, kata Nur, juga ditunjukkan dengan musim hujan yang berlangsung dalam waktu yang relatif sebentar namun dengan intensitas yang tinggi.
“Nah, naturalisasi tentunya akan lebih berguna ketika musim kemarau, kita punya simpanan air yang terisi di waduk produk naturalisasi. Kita akan bisa survive karena punya cadangan air untuk musim kemarau berkepanjangan,” ujar Nur.
Sementara normalisasi akan berguna ketika musim hujan membuat volume air meningkat. “Ketika volume airnya besar banget sehingga tidak bisa dapat tertampung lagi, normalisasi membuat air langsung ke laut,” ucapnya.
Menurut Nur, kalau hanya menjalankan normalisasi tanpa naturalisasi, manusia jadi pihak yang dirugikan. Sebab, air hujan yang notabene adalah air tawar jadi terbuang sia-sia ke laut.
“Kalau kita pakai normalisasi air hujan yang jatuh itu kan air bersih, jadi coklat karena tercampur lumpur. Sayang kan air bersih terbuang ke laut?” tutup Nur.
Jadi, lebih baik mana, normalisasi atau naturalisasi?