Mendagri Tito Karnavian Lantik 9 Pj Gubernur, Salah Satunya Bey Machmudin

Pelantikan 10 Pj Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/9). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, resmi melantik 9 Penjabat (Pj) Gubernur untuk mengisi kekosongan kepala daerah.

Salah satu yang dilantik adalah Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, yang menjadi Pj Gubernur Jawa Barat.

Dalam pelantikan ini, turut hadir gubernur yang akan purnatugas salah satunya adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Tito secara langsung mengambil sumpah Pj Gubernur.

"Sebelum Saudara mengucapkan janji sebagai Pj Gubernur, bersediakah saudara bersumpah menurut agama masing-masing?" ucap Tito Karnavian.

Pelantikan 10 Pj Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/9). Foto: Luthfi Humam/kumparan

"Bersedia," jawab para Pj Gubernur.

"Saya minta saudara-saudara mengikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu Om Atah Paramawisesa akan memenuhi kewajiban saya sebagai Penjabat Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan setulus-tulusnya serta berbakti kepada masyarakat, negara dan bangsa," lanjut Tito.

Pj gubernur akan menjabat paling lama setahun, tapi bisa diperpanjang hingga terpilih gubernur dan wagub definitif hasil Pilkada Serentak 2024.

Pelantikan 10 Pj Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/9). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Berikut nama-nama Pj Gubernur yang dilantik pada Selasa (5/9):

1. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey T Machmuddin untuk Jawa Barat;

2. Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana untuk Jawa Tengah;

3. Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin, untuk Sumatera Utara;

4. Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya, untuk Bali;

5. Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun, untuk Papua;

6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ayodhia Kalake, untuk Nusa Tenggara Timur;

7. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison Azroi, untuk Kalimantan Barat;

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Komjen. Pol. Dr. (HC.), Andap Budhi Revianto, untuk Sulawesi Tenggara;

9. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar Baharuddin, untuk Sulawesi Selatan.