Menlu Retno di PBB: Pencapaian SDGs Indonesia Lebih Tinggi dari Rata-rata Dunia
·waktu baca 3 menit
PerbesarPencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dikenal luas Sustainable Development Goals (SDGs) menuju kesetaraan dan kemakmuran skala global pada 2030 dilaporkan terhambat.
Berdasarkan SDGs Report 2023 yang dihimpun oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan PBB, proses pencapaian target SDGs di dunia cenderung lambat.
Namun, berdasarkan laporan itu pula Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, proses pencapaian target SDGs di Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara di dunia.
Hal tersebut disampaikan Retno di sela-sela kegiatan Sidang Umum PBB seusai menghadiri SDGs Summit di New York, Amerika Serikat, pada Senin (18/9).
Mengutip data dari Bappenas, Retno mengungkapkan total 78 persen indikator SDGs di Indonesia telah tercapai dan pertumbuhannya kian membaik.
"Data Bappenas mengatakan, 63 persen indikator capai target; 15 persen menunjukkan tren membaik; total 78 persen indikator SDGs telah tercapai dan progress-nya semakin membaik; masih ada 22 persen yang perlu perhatian khusus," jelas Retno dalam konferensi pers virtual pada Senin (18/9).
Menurut Retno, angka yang tinggi ini adalah hasil berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempercepat target pencapaian SDGs.
"Indonesia melakukan berbagai upaya untuk percepat pencapaian SDGs, seperti: menyelaraskan SDGs dengan RPJMN; melokalkan SDGs hingga sampai ke tingkat desa; memperkuat kemitraan multi-pihak; mobilisasi pendanaan pembangunan inovatif, termasuk blended finance," kata Retno.
Adapun RPJMN adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — dokumen yang disepakati pemerintah terkait rencana pembangunan negara dalam periode lima tahun ke depan.
Meski demikian, Retno menegaskan laju pencapaian target SDGs di Indonesia tidak sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Berdasarkan keterangan Retno, masih ada negara ASEAN lainnya yang ketinggalan dalam mencapai target ini.
Tantangan ini adalah salah satu tugas utama ASEAN, agar kawasan Asia Tenggara benar-benar bisa menjadi pusat pertumbuhan (epicentrum of growth) tanpa ada satu pun anggota yang tertinggal.
Terhambat di Asia Pasifik dan Skala Global
Sebagai perbandingan, dalam laporan UNESCAP Retno menyebut target pencapaian SDGs di Asia Pasifik, yang juga termasuk negara-negara di Asia Tenggara, hanya akan bisa dipenuhi 42 tahun lagi — mundur jauh dari target semula di tahun 2030.
Sementara di skala global, SDGs Report 2023 menjabarkan bahwa hanya ada 12 persen target SDGs yang sesuai jalur dan rencana (on track).
Sebanyak 50 persen negara memang bergerak maju menuju target SDGs — tetapi lambat. Sementara 30 persen lainnya stagnan atau bahkan mengalami kemunduran.
"Di laporan tersebut juga disebutkan bahwa tingkat kelaparan global saat ini tertinggi sejak tahun 2005; diperlukan 286 tahun untuk menutup gender gap [kesenjangan gender]," kata Retno.
"Laporan juga mengatakan negara berkembang merasakan dampak yang paling parah. 1/3 negara berkembang mengalami krisis utang, sementara komitmen bantuan dari negara maju kepada negara berkembang tidak terealisasi," sambung dia.
Dalam keterangannya, Retno menyebut ada beberapa faktor utama mengapa target pencapaian SDGs di Asia Pasifik tidak berjalan sesuai rencana. Di antaranya adalah tatanan dunia yang tidak kondusif dan berdampak buruk pada negara-negara berkembang.
"Di dalam statement kita juga sisipkan pernyataan nasional Indonesia, yang antara lain saya sampaikan bahwa tatanan dunia saat ini tidak kondusif untuk pencapaian SDGs," tutur Retno.
"Dalam situasi global saat ini, dengan adanya pandemi kemarin dan perang di Ukraina, mempersulit atau semakin mempersulit upaya pencapaian SDGs," tutup dia.