Menteri Dikti Satryo Jawab Isu Penamparan: Sama Sekali Tidak Benar

Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, memberikan sambutan dalam pelantikan Rektor ITB periode 2025-2030, di kampus ITB, Senin (20/1/2025). Foto: Dok. ITB

Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menampik adanya dugaan penamparan. Hal itu dia ungkapkan usai menghadiri pelantikan Rektor ITB periode 2025-2030 pada Senin (20/1).

“(Informasinya ada arogansi atau penamparan) Ini tidak ada penamparan sama sekali, sama sekali tidak benar,” katanya kepada awak media.

Sebelumnya, beredar konten di platform X. Dalam unggahan tersebut, tampak gambar Mendikti Saitek Satryo bersama istrinya.

Pada unggahan tersebut terdapat latar suara, yang merekam momen dugaan aksi kekerasan terhadap pekerja di rumah dinas Mendikti Saintek karena perkara air mati.

“Sengaja buat rumah ini enggak ada air? Tadi air hidup, kok tiba-tiba mati. Ulah si Ricky? kamu diam saja. Sengaja kamu? Sengaja dong?” bunyi suara dalam unggahan itu.

Di kesempatan tersebut, Satryo juga memberikan tanggapan terkait adanya unjuk rasa ASN Dikti di Kantor Kemendikti.

Menurutnya, itu terkait adanya pihak yang tidak berkenan dengan adanya muatasi besar di Kemendiktisaintek. Mutasi itu dilakukan karena ada pemisahan kementerian.

Karangan Bunga memenuhi kantor Kemendiktisaintek di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Era Presiden Jokowi, Kemendiktisaintek, Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masuk dalam satu naungan Kemendikbudristek dan Dikti. Namun era Prabowo, dipecah menjadi tiga kementerian.

"Demo itu terkait dengan kami yang sedang mengadakan mutasi besar-besaran di kementerian. Karena jadi 3 menteri, kita perlu banyak orang kemudian kita ingin membenahi," kata Satryo kepada wartawan usai menghadiri pelantikan Rektor ITB di Sabuga, Bandung.

Satryo menyinggung pernyataan Prabowo agar kementerian harus hemat anggaran. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan mutasi besar namun ada pegawai yang tidak terima dengan mutasi dan melakukan aksi demo.

"Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Nah kita mengadakan 1 mutasi yang cukup besar. Dan karena memang ada pihak yang tidak berkenan dimutasi ini,” ujarnya.