Menteri Mu'ti Ungkap Ada 2 Skema Kurikulum Sekolah Rakyat: Butuh 60 Ribu Guru

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau rencana lokasi Sekolah Rakyat yang ada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/3/2025), siang. Foto: Dok Kemensos

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengungkapkan akan ada 2 skema untuk Sekolah Rakyat.

Pertama, Sekolah Rakyat akan mengikuti kurikulum sekolah unggul dan kedua kurikulum sekolah standar.

"Mengenai kurikulumnya memang ada 2 skema. Pertama, ikuti kurikulum sekolah unggul ya itu berarti Pak Mendiktisaintek. Tapi juga bisa ikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini," kata Mu'ti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/3).

Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Terkait tenaga pendidik, Mu'ti menjelaskan dibutuhkan sekitar 60 ribu guru untuk Sekolah Rakyat.

"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya," ucap dia.

Namun, Sekum PP Muhammadiyah itu belum dapat merinci lebih jauh terkait rekrutmen guru.

"Ya itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," tutur dia.

Sejumlah murid mempelajari penggunaan laptop di Sekolah Rakyat Ancol, Jakarta Utara. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp 100 miliar untuk anggaran satu Sekolah Rakyat.

Total sejauh ini sudah ada sekitar 50 Sekolah Rakyat berbasis asrama yang diklaim siap menerima murid pada tahun ajaran baru.

Cak Imin mengatakan besaran anggaran tergantung perkembangan. Namun yang pasti, ia menyebut rata-rata anggaran tiap sekolah sebesar Rp 100 miliar.

"Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp100 miliar. Untuk satu sekolah," kata Cak Imin.