Menteri Satryo soal Dekan ITB Kritik Wacana Kampus Kelola Tambang: Belum Dibahas

Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro saat di UNY, Jumat (24/1). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Baleg DPR RI mengusulkan pemberian lahan pertambangan untuk perguruan tinggi melalui rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan keempat UU No 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Wacana ini menimbulkan pro-kontra. Termasuk dikritisi oleh Dekan Pertambangan ITB. ITB adalah almamater Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro

"Belum dibahas (pro-kontra di kampus)," kata Satryo di UNY.

Saat disinggung apakah kementeriannya akan menampung aspirasi pro-kontra kampus soal wacana tambang ini, Satryo tak menjawab.

Sementara, soal sejauh mana rencana ini terealisasikan, Satryo juga mengatakan belum ada pembahasan.

Sebelumnya, Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Ir Ridho Kresna Wattimena mengatakan, usulan ini harus disertai dengan aturan detail.

Sebab, menurut dia masih ada hal yang perlu dirinci, seperti akreditasi perguruan tinggi yang menerima konsesi ini.

“Katanya perguruan tinggi bisa dapat mengelola tambang, pertanyaan saya akreditasinya, tingkatannya seperti apa Pak? Nah apakah prioritas ini akan diberikan oleh semua perguruan tinggi,” tanya Ridho dalam RDPU bersama dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kamis (22/1).

Dia membeberkan, saat ini akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan rincian sebanyak 3.360 perguruan tinggi terakreditasi Baik, perguruan tinggi dengan akreditasi Amat Baik sebanyak 472 kemudian akreditasi Unggul 149 perguruan tinggi.

“Itu masukan kami yang pertama, apakah nanti akan ada aturan turunan ini, kalau jadi UU apakah ada turunan yang lebih detail,” tambahnya.

Kemudian Ridho juga mempertanyakan mengenai lahan tambang yang nantinya akan diberikan kepada perguruan tinggi. Sebab hal ini akan mempengaruhi waktu perguruan tinggi untuk mendapatkan kembali modal yang telah digelontorkan untuk usaha tambang ini.

“Kita semua tau bisnis tambang atau pengusahaan tambang adalah usaha yang quick building, bukan yang hari ini kita (bangun) 2-3 tahun lagi uang kita kembali. Kita harus berpikir keras untuk mengusahakan tambang ini, jadi kita perlu juga tahu yang diprioritaskan perguruan tinggi seperti apa," terang Ridho.

“Pengalaman teman-teman di industri penyelidikan sampai eksplorasi 5 sampai 10 tahun, apakah perguruan tinggi memang diminta untuk spend uang 5 sampai 10 tahun sebelum bisa mendapatkan uang? Itu juga sesuatu yang berat untuk perguruan tinggi,” tutur Ridho.

Sebelum Ridho, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengkritisi usulan ini. Perwakilan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syahrial Suandi, mengatakan tidak semua perguruan tinggi memiliki prodi studi pertambangan yang tentu saja minim pengetahuan untuk mengelola tambang secara profesional.