Momen Anies Bedah RAPBD 2020 dan Marahi Bawahannya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan arahan rancangan KUA-PPAS dan RAPBD 2020 kepada SKPD. Foto: Youtube/@PEMPROV DKI JAKARTA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikejutkan dengan anggaran-anggaran bernilai fantastis dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Publik pun terlanjur digaduhkan dengan munculnya anggaran-anggaran pengadaan yang dianggap janggal. Mulai dari pengadaan lem aibon senilai Rp 82 miliar hingga ballpoint yang dianggarkan Rp 123,8 miliar.

Anies Baswedan sebenarnya sudah meminta jajarannya untuk memperbaiki pos-pos anggaran yang dinilai nominalnya tak masuk akal.

Hal itu terlihat dalam video yang diunggah kanal YouTube Pemprov DKI pada 29 Oktober 2019. Anies mengumpulkan jajarannya pada 23 Oktober lalu untuk membahas rancangan KUA-PPAS dan RAPBD tahun anggaran 2020.

Dalam video tersebut, Anies menyoroti sejumlah anggaran yang membengkak di banding tahun sebelumnya.

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Rp 1,6 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan arahan rancangan KUA-PPAS dan RAPBD 2020 kepada SKPD. Foto: Youtube/@PEMPROV DKI JAKARTA

Anies membeberkan anggaran belanja ATK yang naik drastis untuk tahun depan. Dari 2019 sebesar Rp 349 miliar lalu kemudian meroket menjadi Rp 1,6 triliun.

"Belanja alat tulis tahun lalu Rp 349 miliar, tahun depan (2020) Rp 1,6 triliun. Abrakadabra. Bagaimana kita menjelaskannya?" ucap Anies sambil memperlihatkan anggaran di layar.

"Ini namanya self humiliation, mempermalukan diri sendiri," lanjutnya terheran-heran.

Lalu ia mengungkapkan anggaran bolpoin senilai Rp 635 miliar. Anggaran yang fantastis ini ikut disoroti Anies karena dianggap tak perlu dibeli.

"Bolpoin Rp 635 miliar. Mau contoh? Di ruangan ini saya punya 3 laser pointer ditempatkan sama. Masih mau belanja lagi? Di mana-mana ada. Saya tanya, yang bikin ini siapa? Pabrik. Bapak ibu kirim ke mana? Kirimkan lagi saja lalu kita bilang 'kami menghadirkan keadilan sosial'," tuturnya.

"Stop doing this, berhenti mengerjakan ini," imbuhnya.

Mantan Mendikbud itu lalu juga mencecar jajarannya soal anggaran pembelian kertas senilai Rp 213 miliar, tinta printer Rp 400 miliar, dan penanda Stabilo Rp 3 miliar. Juga ada anggaran beli penghapus dan kalkulator sebesar Rp 31 miliar.

"Ini sudin pendidikan wilayah 2 belanja pengadaan kertas F4 nilainya Rp 39 miliar. Ini salah kode rekening atau salah kegiatannya?" tanya Anies ke Kasudin Pendidikan Jakarta Timur.

Ia kemudian mencontohkan pengalamannya bekerja di luar negeri, di mana mereka membawa sendiri peralatan kerjanya.

"Saya pernah bekerja di berbagai tempat, bukan di Indonesia, di luar (negeri). Itu yang namanya kebutuhan alat tulis, bring yourself. Tak ada yang disiapkan kantor. Itu kerjakan sendiri. Kenapa? Karena itu kebutuhan untuk orang bekerja," ungkap Anies.

Anies meminta kepada jajarannya agar jangan defensif ketika melakukan kesalahan. Ia ingin masalah bisa diperbaiki bersama. Dan untuk pengadaan seperti ini, Anies berharap tidak perlu dilakukan dan lebih baik di re-inventarisasi saja.

"Ini karena kecil-kecil, sembunyi-sembunyi sana sini lolos. Yang loloskan siapa? Gubernur DKI Jakarta. Lalu turun lagi ke bawah, kepala OPD. Lalu bawahnya lagi bidang. Tapi ujungnya saya juga," kata Anies.

Pemborosan Anggaran Lomba dan Sepeda Motor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat di Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Selain ATK, Anies juga mencecar anggaran pengadaan lomba. Ia menganggap lomba-lomba yang diadakan terlalu mahal di operasional, sedangkan hadiah yang semestinya bisa dinikmati masyarakat justru dinilai tak seberapa.

"Lomba, apa yang unik dari anggaran ini? Belanja kaos Rp 200 juta, hadiahnya berapa? Rp 12 juta. Coba kalau ini dipakai untuk membangun fasilitas di sekolah, yang menang maka manfaatnya jauh lebih besar," tutur Anies.

Ia meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi agar tidak perlu penyelenggaraan lomba memiliki anggaran yang jauh lebih besar, daripada hadiah yang didapatkan masyarakat.

"Lomba tari Taman Maju Bersama. Anggarannya Rp 676 (juta) pemenangnya dapat Rp 10 juta. Ini juga saya, kita ini soal sewa menyewa, kelihatannya kita perlu minta BUMD kita untuk invest di dalam jasa tenda. Kita perlu tenda yang raksasa tapi kita tak punya private sector," jelas Anies.

Lalu juga ada dalam anggaran Dinas Bina Marga yang akan membeli sepeda motor 39 unit, dengan harga per unitnya Rp 30 juta.

"Dibereskan nanti, Pak. Bina Marga belanjanya sepeda, meriksa pakai sepeda langsung ketahuan gronjal (jalan tidak rata). Jalan rata dan tak rata, pakai mobil smooth semua tapi kalau pakai sepeda terasa semua," lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan arahan rancangan KUA-PPAS dan RAPBD 2020 kepada SKPD. Foto: Youtube/@PEMPROV DKI JAKARTA

Dari berbagai temuan usulan anggaran yang bermasalah, Anies meminta jajarannya untuk segera memeriksa kembali lonjakan yang dinilai tak masuk akal.

"Ini bukan tentang saya pribadi ini tentang publik Jakarta. Jadi, bapak ibu sekalian kenapa mendadak dipanggil karena waktu kita mepet. We are running out of time. Saya minta kembali ke tempat masing-masing, lalu sampaikan ini lalu segera kerjakan. Segera telisik dan jangan ada yang anggaran dipampang disitu tak bisa jelaskan," pesan Anies.

Tak hanya itu, Anies Baswedan juga meminta jangan ada anggaran yang disembunyikan dan membatalkan langsung jika ada usulan yang aneh.

"Karena banyak dari kita yang dalam mengatur anggaran tidak selalu tempatkan kepentingan publik di paling atas. Kamis (hari ini) sudah beres semua. Pasti bisa. Bisa enggak? Bisa nanti kita upgrade teknologi sistem lebih baik sehingga perencanaan secara sistem informasi lebih baik," tutupnya.