Mutasi Jadi Isu Demo ASN di Kemendiktisaintek, Bagaimana Prosedurnya?

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock

Mutasi yang berujung demonstrasi oleh sejumlah ASN di Kemendiktisaintek menuai sorotan. Khususnya terhadap kinerja dari Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Para ASN itu demo di Gedung Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, sejak pukul 08.00 WIB. Pegawai kompak menggunakan pakaian serba hitam dan mengirim karangan bunga dengan kata-kata satir yang ditunjukkan kepada Satryo.

Tulisannya: 'Kami Tidak Diam Saat Hak Diinjak', 'Luka Satu Adalah Luka Kita Semua, Ketidakadilan Pada Satu, Adalah Ancaman Bagi Kita Semua', 'Semoga Bahagia di Atas Derita Pegawai Sendiri'.

Di bawah karangan bunga itu bertuliskan #Lawan! #MenteriDzalim #PaguyubanPegawaiDikti.

Demonstrasi ini imbas mutasi yang menimpa Prahum Ahli Muda dan Pj Rumah Tangga Kemendiktisaintek, Neni Herlina, ke Kemendikdasmen. Neni mengaku dipindah tidak sesuai prosedur. Mencuat juga isu Satryo disebut kerap bersikap kasar.

"Ya saya disuruh ke Kemendikdasmen pokoknya gitu, 'Keluar ke Kemendikdasmen gitu, bawa barang-barang kamu' kayak gitu,” kata Neni.

Karangan Bunga memenuhi kantor Kemendiktisaintek di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Secara normatif, merujuk Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, diulas syarat dan juga ketentuan sebuah mutasi dilakukan.

Seperti dalam Pasal 2 disebutkan bahwa rencana mutasi harus memperhatikan aspek-aspek seperti: kompetensi; pola karier; pemetaan pegawai; kelompok rencana suksesi; perpindahan dan pengembangan karier; penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; kebutuhan organisasi; dan sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

Dalam aturan tersebut, diatur bahwa mutasi dapat dilakukan di satu instansi yang sama, atau lintas instansi baik daerah ke pusat dan sebaliknya.

Mutasi ini dilakukan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan syarat jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Masih dalam aturan yang sama, mutasi PNS juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Selain mutasi karena tugas dan atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan atau lokasi atas permintaan sendiri tetapi dengan sejumlah syarat yang ketat.

Pasal 5 di Peraturan BKN itu mengatur sebagai berikut:

a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.

b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi.

d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.

e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.

f. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Keterangan Kemendiktisaintek soal Demonstrasi

Prahum Ahli Muda & Pj Rumah Tangga Kemendiktisaintek Neni Herlina menjawab pertanyaan wartawan, di Kemendikburistek, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang mengatakan ada tiga hal yang memicu sejumlah ASN melakukan demo. Salah satunya terkait mutasi.

Pertama, reorganisasi kementerian yang berdampak pada perbedaan cara kepemimpinan sebelumnya dan sekarang. Era Presiden Jokowi, Kemendiktisaintek merupakan satu kesatuan dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Iya, jadi yang pertama kan selalu ini kan proses, jadi ada tiga apa ya, pemicu pula mungkin, kalau mungkin konteks ya. Jadi konteks pertama ini kan kita pemekaran. Nah dalam pemekaran ini kan pasti ada reorganisasi, ada penyesuaian, ada langkah-langkah yang diambil pimpinan yang mungkin berbeda dengan pimpinan sebelumnya,” kata Togar, Senin (20/1).

Kedua, menurut Togar, ada perbedaan cara berkomunikasi ini pimpinan Kemendiktisaintek dengan pegawai.

Sedangkan ketiga, Togar mengatakan ada pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang dilakukan ASN seperti pemenuhan kebutuhan di meja kerja Satryo.

“Nah itu kan harus di-recover dengan cepat. Jadi ada memang rentetan yang terjadi, seperti tadi itu ada perbedaan meja, jadi diharapkan kan mejanya itu ya meja yang pantas lah sebetulnya, bukan mewah, jangan mewah tapi yang pantas, nah ini dianggap kurang pantas gitu,” ucap Togar.