Nadiem Kaji Hapus Ujian Nasional, HNW Ingatkan Sistem Harus Konsisten
PerbesarUjian Nasional (UN) dan kurikulum pendidikan selalu menjadi isu paling menyita perhatian di setiap pergantian kepemimpinan. Kali ini mencuat lagi di tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
Setelah pidatonya di Hari Guru yang memicu decak kagum, mantan CEO Gojek berusia 36 tahun kini sedang mengkaji penghapusan atau evaluasi penerapan Ujian Nasional yang kini Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
"(Penghapusan UN) itu yang sedang kami kaji. Ditunggu kabarnya," kata Nadiem usai menghadiri Kompas 100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (28/11).
Nadiem menjelaskan arahan Presiden Jokowi adalah menciptakan 'link and match' antara sistem pendidikan dengan kebutuhan industri atau pekerjaan. Caranya dengan memangkas aturan (deregulasi) dan pangkas birokrasi (debirokratisasi).
"Makanya platformnya kita sebut merdeka belajar, merdeka untuk lembaga, guru, dan murid-mahasiswa, ini step pertama. Dari situ harus adanya penyederhanaan dalam sisi kurikulum maupun assessment agar beralih ke kompetensi dan bukan menghafal informasi," tuturnya.
Merespons itu, Wakil Ketua MPR Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, terbuka dengan terobosan Nadiem selama untuk perbaikan sistem pendidikan. Namun, dia meminta Nadiem melakukan kajian secara mendalam soal Ujian Nasional.
"Secara prinsip, tentu semua pemikiran untuk memajukan pendidikan nasional disambut positif, tapi hendaknya itu jangan jadi pendapat pribadi hanya karena beliau jadi menteri kemudian semuanya diubah," kata Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Jumat (29/11).
Dia juga meminta agar wacana penghapusan UN ini dibarengi dengan solusinya atau sistem yang lebih baik untuk menggantikan Ujian Nasional. Begitu juga dengan konsistensi perubahan tersebut. Jangan sampai kemudian sistem pendidikan terus diganti setiap pergantian menteri.
"Betul-betul lakukan itu dalam tanggung jawab Anda yang maksimal sehingga tidak serta merta kemudian ganti pejabat, ganti kurikulum, ganti pejabat, ganti kebijakan. Kalau kebijakannya adalah melanjutkan tentu bagus," kata HNW mengingatkan Nadiem.
"Tapi kalau kebijakannya adalah bertentangan 180 derajat, itu tentu akan mengorbankan rakyat Indonesia," pungkasnya.