Nasib Andre Rosiade Usai Gerebek PSK di Padang

Anggota Fraksi Partai Gerindra Komisi VI Andre Rosiade. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Insiden penggerebekan terhadap PSK di Padang, Sumatera Barat, yang dilakukan anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade Minggu 26 Januari 2020 berbuntut panjang. Andre sampai harus disidang oleh Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra akibat perbuatan itu.

Sidang itu gelar pada Selasa (11/2). Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Andre disidang oleh 14 sampai 15 orang Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

“Di majelis kehormatan partai itu ada banyak orang. Saya kebetulan salah satu yang berhalangan hadir hari ini karena banyak agenda di DPR. Tapi ada sekitar 14-15 orang yang hadir pada sidang klarifikasi tersebut,” kata Dasco.

Selain disidang oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Andre juga mendapat banyak sorotan dan kecaman dari masyarakat. Sebagian masyarakat menilai tindakan yang dilakukannya salah.

Andre sendiri membantah menjebak PSK dalam penggerebekan prostitusi di Padang. Ia menyatakan dalam kasus ini hanya menyuarakan aspirasi dari masyarakat yang resah mengenai adanya praktik prostitusi.

Berikut kumparan rangkum nasib Andre Rosiade setelah penggerebekan PSK di Padang:

Dinilai Telah Rusak Nama Baik Hotel Kyriad

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Barat meminta Anggota DPR RI Andre Rosiade memperbaiki nama Hotel Kyriad Bumiminang atas penggrebekan prostitusi online di Kota Padang. Penggerebekan itu dilakukan di hotel itu.

Anggota Komisi VI DPR RI itu dianggap telah menjadikan hotel sebagai objek penderitaan. Dalam kasus ini, PHRI Sumatera Barat sangat dirugikan karena publik telah terlanjur membangun narasi bahwa hotel tempat prostitusi.

"Sampai sebatas mana kewenangan wakil rakyat kami ini bisa melakukan hal-hal tertentu di bisnis kami? Ini menjadi pertanyaan kami," ujar Ketua PHRI Sumatera Barat, Maulana Yusran.

Maulana menuturkan peristiwa ini akan menjadi keresahan dan ancaman bagi setiap tamu hotel yang menginap. Pihaknya meminta Andre Rosiade dapat membuka terang benderang atas kasus penggrebekan prostitusi online itu.

Maulana juga mengungkapkan, dirinya bukan mengajak perang bersama Andre Rosiade. Namun, dirinya hanya ingin mengembalikan nama baik hotel yang telah menjadi objek penderita dalam kasus ini.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Komisi VI Andre Rosiade. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Nurani Perempuan Desak Andre Minta Maaf

Nurani Perempuan Women’s Crisis Center bersiap menyurati Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait penggerebekan yang dilakukan Andre. Mereka menilai tindakan yang dilakukan Andre dianggap tidak sesuai tupoksi.

Plt Direktur Nurani Perempuan Women’s Crisis Center, Rahmi Merry Yenti mengatakan pihaknya juga akan melayangkan surat terbuka kepada Andre Rosiade untuk meminta maaf ke publik terkait penggerebekan itu karena dianggap sangat merendahkan perempuan.

"Kami memberikan surat terbuka untuk Andre Rosiade dan Gerindra. Tuntutan dalam surat itu salah satunya meminta Andre Rosiade meminta maaf ke publik karena merendahkan perempuan," kata Rahmi.

Nurani Perempuan akan terus mengawal kasus yang menimpa NN. NN. Bahkan dukungan terus mengalir dari semua jaringan, di antaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Ketua DPP Jaringan Aktivis, Donny Manurung, ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/2). Foto: Mirsan Simamora/kumparan

Andre Sempat Diadukan ke Bareskrim Namun Ditolak

Andre Rosiade juga dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh DPP Jaringan Aktivis diwakili Donny Manurung. Namun laporan itu ditolak dengan alasan berkas belum memenuhi syarat.

“Dibilang belum diterima. Bukan artinya tidak diterima ya, artinya belum kita baru secara follow up aja gitu. Nanti kita masih disuruh alat bukti. Belum kami bawa,” kata Donny.

Menurut Donny, terdapat kejanggalan dalam penggerebekan PSK tersebut. Ia meminta masyarakat terus mengawal kasus tersebut.

Andre Rosiade menjawab pertanyaan wartawan saat menghadiri Rapimnas Partai Gerindra di kediaman Prabowo Subianto di Hambalangm Bogor. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Andre Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Jarak Indonesia juga melaporkan Andre Rosiade ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan itu dibuat karena ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Andre Rosiade.

Tak hanya itu, Ketua DPP Partai Gerindra Sumatera Barat itu juga diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota dewan.

“Tadi di dalam ada beberapa yang kita duga sebagai pelanggaran kode etik, satu. Terus penyalahgunaan wewenang, abuse of power-nya terus ada konflik kepentingan juga yang dilakukan Andre Rosiade yang menyalahi di situ,” kata Ketua DPP JARAK Donny Manurung.

Donny berharap MKD bisa segera memanggil Andre untuk dimintai klarifikasi terkait aksinya itu dan MKD juga memanggil pihak kepolisian dari Sumatera Barat. Ia ingin peristiwa yang diklaim membuat kegaduhan di masyarakat bisa segera diselesaikan.

“Dipecat, dipecat dari DPR RI,” kata Donny lagi.

Sementara itu Sekjen DPP JARAK, Antony Yudha, mengatakan, laporan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan mengenai kode etik DPR RI yang tertuang Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, rapat bersama dengan seluruh pimpinan fraksi DPR untuk membahas pemanfaatan ruang kerja di Komisi VII, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (4/10). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Disidang Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra

Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra meminta klarifikasi Andre Rosiade terkait penggerebekan yang dia lakukan. Sidang klarifikasi itu digelar Selasa (11/2).

Hari ini memang ada sidang klarifikasi di Majelis Kehormatan Gerindra yang agendanya mendengarkan klarifikasi dari saudara Andre Rosiade mengenai peristiwa di Sumbar,” kata Dasco.

Dasco mengatakan Andre akan diperiksa oleh 14 hingga 15 orang dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra.