Natalius Pigai Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Kementerian HAM

Menteri HAM Natalius Pigai dan Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin, dalam acara penyambutan para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham, yang digelar di Graha Pengayoman Kemenkumham, Senin (21/10/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah dipecah menjadi tiga kementerian. Tiga kementerian itu juga berada langsung di bawah komando seorang menteri koordinator yakni Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Salah satu kementerian yang berada di bawah koordinasi itu adalah Kementerian HAM. Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri HAM.

Saat penyambutan para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham, Pigai mengungkapkan alasan Prabowo memecah Kemenkumham dengan salah satunya yakni Kementerian HAM.

Menurutnya, ada perhatian khusus dari Prabowo dalam melakukan pembangunan HAM di Indonesia.

"Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus," ujar Pigai dalam sambutannya di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

"Maka kita harus memahami. Kita harus mempersiapkan," jelasnya.

Dalam pidato itu, Pigai memang menyinggung terkait kebutuhan anggaran dalam melakukan pembangunan HAM.

Ia menyebut, kementerian yang dipimpinnya tak akan bisa menjalankan visi Prabowo jika tak ditopang dengan anggaran yang cukup.

"Potret pembangunan itu banyak. Fisik dan non-fisik. Karena itu, arah kebijakan termasuk sistem budgeting juga harus diarahkan kepada pembangunan HAM," ucap dia.

"Karena itu, kalau fisik, non-fisik, tidak bisa hanya diberikan anggaran yang kecil. Tidak bisa," imbuhnya.

Kementerian HAM, Natalius Pigai saat di panggil oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

Mantan komisioner Komnas HAM itu juga menegaskan kepada tim transisi yang ditugaskan dalam penyesuaian ini untuk merombak anggaran. Terutama untuk Kementerian HAM.

Adapun dalam penyampaian Pagu Anggaran 2024 oleh Sekjen Kemenkumham Nico Afinta, alokasi untuk Kementerian HAM hanya sekitar Rp 64 miliar dari total anggaran sekitar Rp 20 triliun.

Pigai pun heran dengan angka yang diberikan untuk kementerian yang dipimpinnya.

"Kenapa presiden mau bikin kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin," kata dia.

"Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu. Dari Rp 20 triliun, cuma [dapat] Rp 64 miliar. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," pungkasnya.