PAN: Kalau Data Pemerintah Tak Sempurna, Reklamasi Harus Dihentikan

Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan saat sidang paripurna (Foto: Puspa Perwitasari)

Sikap Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais yang mendukung penghentian reklamasi menimbulkan pertanyaan. Apakah dukungannya ini merupakan bentuk dari sikap PAN terhadap persoalan reklamasi? Padahal PAN merupakan partai pendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan menilai pernyataan Amien Rais soal penghentian reklamasi hendaknya menjadi pengingat bagi pemerintah pusat dan seluruh masyarakat.

"Yang pasti Pak Amien Rais kan nggak cuma milik PAN. Tapi sebagai tokoh reformasi, ini menjadi salah satu pengingat bagi kita semua," ujar Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara II, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Baca juga: Amien Rais Tantang Luhut Adu Data soal Reklamasi

Baca juga: Amien Rais: Kalau Data Anies Lebih Kuat, Pak Luhut Hentikan Reklamasi

Menurutnya, hal ini merupakan pernyataan objektif yang disampaikan dalam sebuah diskusi. Lagipula, perbedaan pendapat terkait kebijakan pemerintah seharusnya menjadi satu solusi ilmiah demi kepentingan rakyat.

"Jadi bukan masalah senang dan atau senang tetapi ini kepentingan rakyat. Sehingga data diskusi kemarin sekali lagi secara fair dan terbuka," tambah Taufik.

Sekjen PAN Eddy Soeparno bersama Amien Rais. (Foto: http://eddysoeparno.com)

Jika data dari pemerintah mengenai reklamasi memang terbukti benar, Taufik mengaku seluruh pihak juga pasti akan memberikan dukungan soal proyek reklamasi. Namun, jika data pemerintah memiliki kekurangan atau tidak.sempurna, maka reklamasi harus dihentikan.

"Tapi, kalau data dari pemerintah ada sedikit kekurang-sempurnaan, itu harus dihentikan reklamasi itu," ujarnya.

"Masalah itu sikap fraksi, sikap partai atau tidak, ya Pak Amien saja sudah menyampaikan seperti itu. Paling tidak, pasti akan senapas dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh PAN," tandasnya.

Baca juga: Sekda: Pemprov DKI Tetap Lanjutkan Proyek Reklamasi

Di kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mempersilakan pendapat soal penolakan Gubernur DKI terpilih atas reklamasi.

Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Dok. Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman)

"Ya kalau memang menurut kajian mereka tidak perlu dilanjutkan, silakan saja. Itu hak mereka," jawabnya melalui keterangan tertulis yang diterima kumparan (kumparan.com), Selasa (16/5).

Menanggapi permintaan agar pemerintah segera menyampaikan data tentang reklamasi, Menko Luhut mengatakan ia masih menunggu data Bappenas.

"Data reklamasi akan diumumkan pemerintah jika kajian Bappenas tentang reklamasi teluk Jakarta sudah selesai. Kami akan undang mereka yang memiliki data kajian reklamasi dan kita minta mereka juga mendengar paparan data yang kami miiki," jawabnya.

Data soal reklamasi ini akan diumumkan setelah Lebaran.