Parlemen Irak Usir Tentara AS, Trump Ancam Jatuhkan Sanksi Besar
PerbesarPresiden Donald Trump marah besar pada resolusi yang dikeluarkan oleh parlemen Irak. Dalam resolusi usai pembunuhan jenderal Iran itu, parlemen Irak mengusir ribuan tentara Amerika Serikat dan pasukan asing lainnya dari negara mereka.
Berbicara sebelum naik pesawat Air Force One dari Florida ke Washington pada Minggu malam (5/1) waktu Amerika, Trump akan memaksa pemerintah Irak membayar pengeluaran mereka selama di negara itu. Pasalnya menurut Trump, mendirikan pangkalan udara AS di Irak "sangat luar biasa mahal".
Selain itu, jika pemerintah Irak mengusir pasukan AS dengan cara yang tidak bersahabat, Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi besar.
"Kami akan menjatuhkan sanksi yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Sanksi itu akan membuat sanksi Iran terlihat kecil," kata Trump, seperti diberitakan Reuters.
Parlemen Irak mengeluarkan resolusi agar dihentikannya kehadiran tentara asing di Irak, terutama koalisi militer AS. Pembunuhan jenderal Iran Qassem Soleimani pada Jumat lalu oleh AS membuat khawatir pemerintah Irak. Parlemen Irak mengatakan jangan sampai AS menjadikan negara mereka medan perang baru dengan Iran.
Resolusi parlemen itu tidak mengikat namun pemerintahan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi diperkirakan akan menyetujuinya. Mahdi sendiri sebelumnya telah meminta parlemen untuk mengeluarkan perintah pengusiran tentara asing.
Negara-negara Barat juga telah mengimbau AS dan Iran untuk menahan diri demi keamanan kawasan. Trump sebelumnya mengancam akan menghancurkan 52 target di Iran, termasuk situs budaya, jika fasilitas AS dihancurkan. Berbicara Minggu, Trump memberikan pembenaran atas ancamannya itu.
"Mereka boleh membunuh orang-orang kita. Mereka boleh menyiksa dan mengincar orang-orang kita. Mereka boleh menggunakan bom tepi jalan dan meledakkan orang-orang kita. Tapi kita tidak boleh menyentuh situs budaya mereka? Tidak seperti itu caranya," kata Trump.
Kementerian Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan dengan nada yang lebih tenang ketimbang Trump. Mereka mengaku masih menunggu klarifikasi dari Irak terkait status hukum dan dampak dari resolusi itu. Kemlu AS juga meminta pemerintah Irak mempertimbangkan keputusan mereka.
"Sementara kami menunggu klarifikasi dari status hukum dan dampak resolusi hari ini, kami sangat mengimbau pemimpin Irak mempertimbangkan pentingnya kelanjutan hubungan ekonomi dan keamanan kedua negara dan kelanjutan kehadiran Koalisi Global Melawan ISIS," ujar juru bicara Kemlu AS Morgan Ortagus dalam pernyataannya.