PDIP Sebut Airlangga Mundur dari Golkar Bisa Ubah Peta Pilkada: Misal Banten

11 Agustus 2024 16:46 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, usai ziarah di makam Bung Karno, Blitar, Jumat (21/6/2024). Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, usai ziarah di makam Bung Karno, Blitar, Jumat (21/6/2024). Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku terkejut dengan keputusan Airlangga Hartarto mundur dari Ketum Golkar. Hasto mengatakan, mundurnya Airlangga jelas akan berdampak pada peta politik Pilkada Serentak 2024.
ADVERTISEMENT
Sebagai contoh, ia tak menampik peta di Banten akan terdampak. Golkar saat ini masih berupaya mendorong Airin Rachmi Diany agar bisa maju. Komunikasi dilakukan dengan PDIP namun ada kans Airin gagal maju.
"Ada indikasi seperti itu tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah," kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (11/8).
"Tetapi kalau terkait dengan Pilgub memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu," tambah dia.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua PP KPPG, Airin Rachmi Diany saat diwawancarai wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (23/6/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
Hasto menuturkan, imbas juga akan terasa di daerah dengan padat penduduk. Sebab nantinya ini akan berujung pada kontestasi Pilpres 2029.
"Ya terutama daerah yang padat penduduk karena ada yang berpikiran bahwa ini pilkada serentak dan tidak akan terjadi lagi lima tahun ke depan, sehingga ini menjadi fundamen kekuasaan bagi 2029," kata Hasto.
ADVERTISEMENT
Hasto mengatakan, PDIP memandang serius masalah ini. Meski begitu, ia memastikan fokus PDIP untuk memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, membangun kedaulatan rakyat untuk kesejahteraan petani tidak akan goyah.
"Bukan dengan melakukan suatu pengaturan kekuasaan apalagi dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029, itu elitis dan itu meninggalkan semua logika demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," ucap dia.