Pemkot Surabaya Jadi Percontohan Integrasi Data Nasional Lewat MoU Trilateral
PerbesarPemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi percontohan integrasi data nasional, menyusul penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) trilateral bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS). MoU tersebut menjadi tonggak penting dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data atau informasi statistik pembangunan daerah secara terintegrasi dan akurat.
Penandatanganan kerja sama strategis ini berlangsung di kantor Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, pada Rabu (21/5/2025).
Melalui MoU ini, Surabaya didorong sebagai pilot project nasional untuk penguatan sinergi antar lembaga dalam hal penyediaan data statistik yang sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
Ruang lingkup kerja sama meliputi penyediaan, pemanfaatan, pemadanan, pertukaran, hingga pengembangan data dan informasi statistik pembangunan daerah. Tak hanya itu, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi bagian dari komitmen kolaborasi tersebut.
Kerja sama ini turut mencakup pengembangan metodologi dan sistem informasi statistik, serta mendukung pelaksanaan sensus, survei, pendataan dan pemutakhiran data tunggal sosial maupun ekonomi nasional.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya integrasi dan rekonsiliasi data lintas instansi demi mencegah kebingungan dalam implementasi kebijakan. Ia mengapresiasi langkah inovatif Pemkot Surabaya yang dipimpin Eri Cahyadi dalam menginisiasi kolaborasi ini.
“Saya melihat kepemimpinan Wali Kota Surabaya sangat baik, dengan komunikasi yang efektif. Pak Eri Cahyadi mengusulkan model kerja sama yang akan diterapkan di Surabaya dan daerah lain,” kata Tito Karnavian.
Tito Karnavian juga memastikan dukungan penuh terhadap model integrasi data yang diusung, agar ke depan dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
“Tentunya kami mendukung penuh kerja sama ini, dengan dukungan dari BPS dan Bappenas. Kami berharap melalui MoU dapat menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Kementerian Perumahan yang menyoroti pentingnya validitas data warga miskin. Dari rapat tersebut, disepakati bahwa data kemiskinan akan diintegrasikan menjadi satu data tunggal nasional di bawah koordinasi BPS.
"Setelah rapat dengan Kementerian Perumahan, kami langsung menindaklanjuti dengan Kepala BPS. Bahkan, mereka terkejut dengan detail data yang dimiliki Kota Surabaya," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya telah memiliki sistem pendataan yang dapat memetakan jumlah rumah, kepala keluarga (KK), hingga status tinggal warga secara harian di tingkat Rukun Warga (RW).
“Keakuratan data yang dimiliki Kota Surabaya ini yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya MoU pada hari ini,” tuturnya.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini berharap, dalam waktu satu bulan, proses integrasi data bersama BPS dan Kementerian Bappenas bisa rampung. Nantinya, Mendagri, dan Menteri Bappenas dijadwalkan mengundang seluruh kepala daerah untuk melihat hasil nyata dari proyek percontohan ini.
"Harapan kami, model data tunggal ini tidak hanya berjalan di Surabaya, tetapi juga dapat diterapkan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Sehingga, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat dan progresif Surabaya sebagai kota percontohan integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia juga mengapresiasi respons cepat Wali Kota Eri Cahyadi dalam menindaklanjuti hasil diskusi terkait DTSEN, yang dianggap penting untuk mewujudkan basis data nasional yang kokoh dan kredibel.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas DTSEN melalui pemutakhiran data secara reguler dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk integrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil),” jelasnya.
Amalia menambahkan, pengumpulan data primer akan dilakukan melalui survei dan sensus, serta disertai proses verifikasi dan validasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Adanya kerja sama trilateral ini, diharapkan pelayanan publik di Kota Surabaya dapat semakin terintegrasi dan berbasis pada data tunggal yang valid secara nasional,” pungkasnya.