Pemprov Jamin Tak ada Desa Siluman di Jatim

Ilustrasi Desa. Foto: Pixabay - @tpsdave

Pemprov Jawa Timur menegaskan tidak ada desa fiktif atau desa siluman di wilayahnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jatim, Mochammad Yasin, menjamin hal tersebut.

Dia mengatakan, sejak program dana desa dimulai pada 2014, jumlah desa di Jatim masih sama, yakni 7.724 desa. Yasin menegaskan tak ada desa siluman.

"Terkait dengan yang ramai selama ini dana desa, desa fiktif. Saya bisa jelaskan seperti ini kalau untuk di Jatim, saya jamin tidak ada desa fiktif penerima dana desa," ujar Yasin di Surabaya, Kamis (14/11).

Yasin mengakui memang ada empat desa yang sudah mati lantaran bencana lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Namun, ia memastikan desa-desa itu tak menjadi desa siluman.

Selain itu, Yasin menegaskan dana desa tidak sampai dicairkan ke desa tersebut. Keempat desa itu ialah Desa Renokenongo Kecamatan Porong, Ketapang Kecamatan Tanggulangin, Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin, dan Besuki Kecamatan Jabon.

“Memang di Jatim ada beberapa desa tidak menggunakan dana desa yang sudah dialokasikan oleh pemerintah desa bersangkutan. Kenapa? Karena empat desa yang ada di Sidoarjo itu adalah desa ya enggak terdampak lumpur Lapindo dan itu desanya memang sudah total tidak berpenghuni sehingga secara persyaratan desa itu dia tidak layak,” jelas Yasin.

Yasin juga menjelaskan Pemkab Sidoarjo sudah mengajukan penghapusan empat desa tersebut ke pemerintah pusat. Selain itu, ada 15 desa lainnya bakal diajukan untuk ditata ulang akibat dampak lumpur Lapindo.

“Pembahasan 2018 sampai 2019 dan terakhir Ibu Gubenur kirim surat lagi tanggal 30 September 2019 ke Presiden agar dilakukan fasilitasi penataan desa dan kelurahan yang terdampak lumpur Lapindo. Bahkan, Sidoarjo tidak hanya usul penghapusan empat desa itu, tapi 15 desa dan kelurahan lain yang terdampak, jadi ditata ulang,” bebernya.

Yasin menilai transparansi penggunaan dana desa oleh desa-desa di Jatim juga cukup baik. Hal ini terbukti dari sedikitnya temuan penyelewengan dana desa.

"Ada (temuan penyelewengan) tapi sangat kecil sekali. Saya datanya lupa tapi sangat kecil sekali. Pernah ada temuan BPK sampai Rp 800 juta. Tapi ya kita lakukan pembinaan sampai dia bisa kembalikan, kalau tidak bisa kembalikan ya silahkan dipidana," ungkapnya.

Yasin menuturkan pihaknya bakal terus mengawal dan melakukan pendampingan aparat desa dalam penggunaan dana desa sesuai koridor yang ditentukan. Pendampingan tersebut melalui instrumen pembinaan dan pengawasan dana desa, yang jumlahnya sekitar 3.800 pendamping di masing-masing desa.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan dan penindakan tegas kepada desa yang terbukti menyelewengkan anggaran.

"Ini yang akan mengawal sekaligus melakukan pengawasan dan pengendalian. Kita juga punya APIP aparat pengawas instansi pemerintah inspektorat itu. Ini yang punya kewenangan melakukan pengawasan. Kita juga MoU dengan Polda Jatim," pungkasnya.