Pengetatan KRL saat PPKM, Pemkot Bogor Minta Tolong Koordinasi Ridwan Kamil

Sebuah kereta rel listrik (KRL) Commuterline memasuki Stasiun KA Bogor di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (19/10/2020). Foto: ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO

Operasional KRL menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Bogor dalam rencana melakukan pengetatan sesuai instruksi pemerintah pusat soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam mengkoordinasikan soal operasional KRL yang mengangkut warga di lintas wilayah Jabodetabek.

Sebab menurut dia, jumlah penumpang KRL terbilang sangat banyak. Sementara pengetatan merupakan langkah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi belakangan ini.

"Kami mohon Pak Gubernur mengkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat. Jadi terus terang kami merasa masih kurang nyaman dengan jumlah penumpang kereta api yang sampai saat ini tak terbendung," kata Dedie dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Kesiapan Daerah Hadapi PPKM', Sabtu (9/1).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim. Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

"Karena kan perubahan moda transportasi ya dari bis ke kereta kan masif ya. Sebagian besar masyarakat lebih nyaman naik kereta ketimbang bis," ujarnya.

Mantan Direktur di KPK ini berkaca pada PSBB yang sebelumnya diterapkan di Jakarta serta wilayah-wilayah di sekitarnya. Saat itu, ada koordinasi antara Pemprov Jabar dengan Pemprov DKI.

"Mungkin seperti di awal PSBB, Pak Gubernur datang ke Bogor kemudian berdiskusi juga dengan Gubernur DKI misalnya atau Pemerintah Pusat kita lihat secara langsung," katanya.

Sejumlah calon penumpang berjalan menuju KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (14/9/2020). Foto: ARIF FIRMANSYAH/ANTARA FOTO

"Karena kan ratusan ribu orang bergerak dari Bogor ke Jakarta setiap hari nah kita lihat apakah betul di DKI pembatasan 75 persen WFH itu terjadi. Karena kalau tidak, sama saja. Kita berangkat, terus dari Bogor balik ke Bogor lagi, risiko tinggi," tambahnya.

Saat ini, Pemkot Bogor mendukung instruksi soal penerapan PPKM untuk menekan kasus corona. Namun menurut Dedie, butuh kerja sama semua pihak agar kebijakan itu bisa berjalan optimal.